Konstitusi

Akan tetapi, kewenangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Tak hanya itu, kewenangan OJK tersebut mengikuti perkembangan zaman.

Meskipun sektor pendidikan merupakan jasa yang dapat diperdagangkan, maksud dari jasa pendidikan perlu diatur perdagangannya, karena pendidikan merupakan jasa yang berada dalam domain kewajiban negara.

"Kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg sejak Oktober. Sosialisasi baik kepada partai politik nasional dan kedaerahan," kata Ketua MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Kamis (18/4/2019).

Mereka mendalilkan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multitafsir.

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang diuji menyatakan, "Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: d. Jasa Pendidikan."

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya.

Anggota DPR, Anwar Rachman, mengatakan, bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana, serta perlakuan…