Konstitusi

"Kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg sejak Oktober. Sosialisasi baik kepada partai politik nasional dan kedaerahan," kata Ketua MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Kamis (18/4/2019).

Mereka mendalilkan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multitafsir.

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang diuji menyatakan, "Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: d. Jasa Pendidikan."

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya.

Anggota DPR, Anwar Rachman, mengatakan, bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana, serta perlakuan…

JAKARTA - Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2014 - 2019, serta Nurmawati Dewi Bantilan, yang menjabat sebagai Anggota DPD RI periode 2014 - 2019, mengajukan permohonan perkara…

Keduanya memang bakal mengakhiri masa jabatan periode pertama sejak 21 Maret 2014 sampai 21 Maret 2019. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR sebagai lembaga yang mengusulkan kedua hakim MK…