Tingginya kasus konflik agraria yang memicu perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan menjadi dasar DPRD Riau untuk menginisiasi pembentukan pansus.
Pemprov Lampung meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencarikan solusi penyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan tanaman industri Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung.
Penyebab utama tingginya angka konflik agraria disebabkan pemberian izin-izin konsesi skala besar tersebut kepada perusahan-perusahaan negara maupun swasta.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, berupaya melakukan pembenahan tata kelola hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya konflik agraria.