Komnas HAM

LPSK dan Komnas HAM merupakan dua lembaga yang konkret bekerja nyata bagi korban.

RUU ini harus melengkapi semua hak masyarakat adat yang diakui hukum internasional yang belum diatur dalam undang-undang sektoral.

Terkait persoalan Papua, tambah dia, kedua belah pihak sepakat untuk membangun komunikasi yang yang positif, konstruktif dengan semua pihak.

Wacana pelarangan pemakaian cadar bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan keamanan dapat mengganggu kebebasan sipil

Arukat Djaswadi, aktivis Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah dan aktivis Gerakan Bela Negara, mengatakan, bahwa sudah dijelaskan di dalam tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis.

Komnas HAM mengapresiasi penundaan yang sejalan dengan permintaan yang berulang kali disampaikan lembaga itu.

guna menyelesaikan persoalan di bumi Cendrawasih itu pasca kasus rasisme di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.