Komnas HAM

Sebagai contoh, kasus pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam kasus itu, Komnas HAM menerima pengaduan dari Paguyuban Margawangi Estate Cijawaru atas dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan serta permukiman warga.

Pemerintah pusat dan daerah juga disarankan agar melakukan penegakan disiplin dengan cara humanis yaitu dengan memberikan denda yang proporsional dan sanksi sosial, bukan pemidanaan.

“Dari kewenangan sebenarnya terkait seleksi ASN itu bukan domain KPK melainkan kewenangan dari BKN,” ujarnya kepada Cendana News.

Seperti diketahui ketiga anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa KM 50 tersebut bertugas di Polda Metro Jaya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan Kejaksaan Agung, untuk segera menindaklanjuti 12 berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat, yang selama ini dinilai penanganan stagnan.

Sebelumnya, tim penyelidik Polda Metro Jaya menembak mobil yang dinaiki pengawal Rizieq di KM 50 tol Jakarta-Cikampek, Senin (7/12).

Komnas HAM meminta agar semua pihak dapat bekerja sama untuk membuat peristiwa tersebut menjadi terang benderang.