Ketua KPK

Ombudsman RI mengumumkan adanya tindakan malaadministrasi dalam peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) serta menyertakan empat tindakan korektif yang harus dilakukan pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK.

KPK melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/kementerian dan badan usaha agar tidak terjadi korupsi.

Sidang pembacaan putusan tersebut akan disampaikan secara terbuka. "Ya, sidang putusan bersifat terbuka," kata Haris menegaskan.

Ia menyatakan Dewas KPK tentu akan mempelajari dan mengumpulkan bukti serta fakta terlebih dahulu atas laporan tersebut.

Beberapa guru besar juga sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, kemudian beberapa tokoh juga datang ke KPK.