Kemendagri

Perlu ada kebijakan baru yang harus segera diambil oleh para pembuat regulasi penyelenggaraan pemilu.

KPI disebut merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Akan tetapi, katanya, tiba-tiba dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPI di daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam sidang pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Gedung Mahkamah Konstitusi, membantah anggapan pemerintah bersikap diskriminatif.

Pelaksanaan pilkada serentak di daerah itu akan tidak dilaksanakan, namun kemungkinan akan membuat sejumlah tahapan tertunda.

"Jadi gini kita sudah tuntas pembahasan yang membuka ruang perdebatan sudah cukup. Aspirasi semua kelompok partai sudah diakomodir. Tinggal berikutnya penyelerasan redaksional dan pengaturan jadwal berikutnya," ucap Syarif di gedung DPRD…

"Stok blangko yang ada di kami hanya sekitar 500 keping, sedangkan jumlah warga OKU yang belum melakukan perekaman data E-KTP tercatat mencapai 14.574 jiwa," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Ogan Komering Ulu…

Kemendagri akan mengkoreksi kebijakan tersebut guna memfasilitasi lahirnya produk hukum yang toleran dan anti diskriminatif.