IKN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan makna kata Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN).

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono menyebutkan aktivitas penambangan ilegal di Kalimantan Timur mengancam keberlangsungan pembangunan IKN baru.

Penetapan sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku sebagai lokasi IKN (Ibu Kota Negara) Indonesia yang baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan bermunculan sengketa tanah di daerah ini.

Mengedepankan transformasi cara bekerja, berbangsa dan berbudaya, bermobilisasi, bermukim dan melestarikan lingkungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp1,7 triliun.

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pembangunan istana presiden di ibu kota baru sesuai master plan IKN (Ibu Kota Negara) akan mulai dibangun tahun ini dan selesai pada 2024.