DPRD NTB

Unjuk rasa tersebut bertujuan meminta pemerintah dan anggota DPR meninjau kembali RUU KUHP karena dianggap kontroversial.

"Kami akan bersurat ke Kemendagri, karena APBD NTB ditetapkan tidak sesuai aturan," kata Ketua DPD PDIP NTB.

"Ada satu hal yang perlu diantipasi semua pihak, yakni jangan sampai sumber daya manusia (SDM) rusak karena hanya memikirkan recovery bangunan dan infrastruktur tanpa memikirkan mental masyarakat terutama anak-anak," kata Kasdiono di…

"Maka kiranya Bapak Presiden RI dapat menetapkan status bencana alam gempa bumi yang melanda NTB saat ini menjadi status bencana nasional," kata Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda, melalui surat yang ditujukan kepada…