KEBERLANJUTAN VS GORO-GORO

Kontestasi kekuasaan di Indonesia, seringkali memunculkan ketegangan ekstrim. Terjadi dalam siklus periodik. Selalu berulang.

Kecenderungan itu dilatari atau diperkuat oleh madzhab goro-goro. Sebuah cara fikir datangnya masa kejayaan akan selalu didahului goro-goro. Arti bahasa Indonesianya adalah prahara, chaos atau kekacauan.

Goro-goro merupakan diksi salah satu sequel pewayangan. Wayang Purwo dalam tradisi Jawa. Perang antara kejahatan dan kebaikan.

Digambarkan bahwa kebaikan selalu akan menang. Sebelum kebenaran itu menang, akan selalu menemui hambatan. Kemenangan kebenaran memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Kemenangan kebenaran akan selalu didahului oleh banyak tetesan darah dan air mata.

Itulah cara pandang madzhab goro-goro.

Mari kita simak kasus Indonesia merdeka. Awal kemerdekaan, Indonesia disibukkan mengusir penjajah. Hingga dikembalikannya wilayah Irian Barat ke pangkuan Indonesia tahun 1963.

Bukan berarti selesainya perang kemerdekaan, selesai pula problematika kebangsaan itu. Segenap bangsa tinggal fokus melakukan pembangunan. Ternyata tidak.

Ada pemikiran, “revolusi belum selesai”. Pemikiran itu datang dari PKI. Partai Komunis Indonesia. Maka digelar jalan revolusi menuju negara komunis. Meletuslah prahara 1965. Benturan antara pendukung komunis dan non komunis terjadi. Bangsa ini berdarah-darah.

Peristiwa itu diredam TNI dengan banyak korban. Dikembalikanlah jalannya pembangunan Indonesia berdasarkan idiologi yang disepakti. Pancasila sebagai konsensus. Muncullah rezim orde baru.

Pembangunan secara sistematis, bertahap, berkelanjutan dilakukan. Indonesia hendak dibawa ke dalam landasan kuat sebagai negara maju dalam dua kali PJP (pembangunan jangka panjang). Masing-masing tahap berlangsung selama 25 tahun. Blue print itu dikonsolidasi melalui BGHN.

Landasan kuat itu adalah pertanian tangguh didukung industri yang kuat. Tahun 1997 terjadi krisis moneter di berbagai Kawasan dunia. Bukan hanya di Indonesia saja.

Peristiwa itu hanya berjarak 3 tahun dari tahun 2000. Tahun yang dianggap oleh presiden Soeharto sebagai titik aman Indonesia menghadapi kontestasi global. Pada tahun itu industri Indonesia sudah banyak yang mulai produksi. Indonesia tidak akan bergantung ke negara-negara lain. Relatif mandiri. Termasuk alutsista.

Presiden Soeharto berkali-kali juga mengisaratkan tidak keberatan untuk suksesi. Kepemipinan nasional harus berganti. Akan tetapi secara konstitusional. Ia tidak hendak menjadi presiden seumur hidup. Sebagaimana yang dilakukan pendahulunya. Presiden Soekarno.

Krisis itu dimanfaatkan sejumlah pihak bermadzhab goro-goro. Melakukan perubahan dengan proses kekacauan. Terjadilah krisis politik tahun 1998. Krisis itu mengantar Indonesia ke dalam rezim demokrasi yang cenderung liberal. Skenario pembangunan sistematis-bertahap-berkelanjutan dikesampingkan. Landasan kuat sebagai negara maju itu harus dikonsolidasi ulang dari awal lagi.

Era reformasi juga tidak sepi dari menyeruaknya madzhab goro-goro. Semua presiden hendak dijatuhkan di tengah jalan.

Sejak rezim pemilu langsung, upaya itu menemukan kegagalan. Setidaknya tidak menemukan cara mudah.

Kini, Indonesia menghadapi pemilu 2024. Terjadi pertarungan antara ide keberlangsungan dan perubahan. Tidak jarang ide perubahan itu didukung cara pandang bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkannya. Satu narasi yang bisa membawa pada pintu gerbang kekacauan. Pintu gerbang goro-goro.

Apakah kali ini madzhab goro-goro juga akan menemukan momentum seperti tahun 1965 atau 1998?.

Tentunya kita ingin perjalanan Indonesia sebagai negara maju, adil dan makmur tidak tersendat. Oleh diskontinuitas yang sering berulang.

ARS (rohmanfth@gmail.com), Jaksel, 27-01-2024