Pentingnya Kajian Berbasis Risiko Bencana untuk Pengembangan Selat Sunda

JAKARTA – Selat Sunda merupakan salah satu titik strategis Indonesia dan sekaligus juga merupakan wilayah yang memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi. Sehingga, kajian dan pemetaan ruang serta risiko bencana menjadi satu-satunya jalan agar wilayah Selat Sunda dapat tetap dikembangkan sekaligus menjaga tingkat risiko tetap rendah.

Penanggung jawab Output Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Laut, Pusat Riset Kelautan, Dr. Tubagus Solihuddin menyatakan, Selat Sunda memiliki potensi besar sebagai salah satu jalur pelayaran Indonesia Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Tapi perlu dipahami juga bahwa Selat Sunda juga memiliki potensi bencana.

“Karena faktor risiko bencana inilah dilakukan kajian oleh Pusat Riset Kelautan di daerah pasca bencana. Agar bisa didapatkan suatu data yang akan mampu memberikan suatu wawasan dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang berlandaskan adaptasi dan mitigasi bencana,” kata Tubagus saat menggantikan Kepala Pusat Riset Kelautan membuka FGD Mitigasi Bencana Pesisir, Rabu (27/10/2021).

Salah satu kejadian bencana yang terjadi di Selat Sunda adalah tsunami besar pada tahun 1883 sebagai dampak letusan Krakatau yang menyebabkan 35 ribu korban jiwa dan kerusakan infrastruktur masif.

Selain karena kegiatan vulkanis, Selat Sunda juga memiliki potensi tsunami yang berasal dari gerakan lempeng tektonis zona subduksi atau yang dikenal sebagai Megathrust.

“Hal inilah yang membuat mitigasi dan adaptasi bencana di Selat Sunda menjadi penting. Semua komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, pusat dan akademisi harus menjadikan hal ini sebagai fokus perhatian,” ucapnya.

Karena itu, penelitian dan pengembangan yang berbasis pada kajian risiko dan peningkatan kapasitas terus dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan untuk memastikan menurunnya dampak negatif atas kejadian yang disebabkan oleh aktivitas alam.

“Penelitian tematik sudah dilakukan pada tahun 2021 di Pandeglang dan Lampung Selatan terkait perkembangan fenomena alam berkaitan gempa bumi dan faktor pembangkit tsunami yang nantinya akan dijadikan landasan kebijakan tata ruang pesisir pasca bencana,” ucapnya lagi.

Ia menyatakan pertanyaan yang harus dijawab sebelum mengeluarkan kebijakan sistem dan tata kelola bencana yang berbasis mitigasi dan adaptasi adalah apakah kita sudah menguasai pengetahuan komprehensif mengenai karakteristik sumber bencana, serta apakah sudah cukup pengetahuan dan teknologi yang adaptif maupun mitigatif untuk mengurangi risiko dampak bencana dalam pengaturan tata ruang.

“Misalnya pengetahuan tentang zona sesar gempa untuk tata ruang yang mampu mengurangi risiko dampak bencana atau menyesuaikan dengan tingkat risiko yang ada di wilayah tersebut,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Kelautan, Dr. Marza Ihsan Marzuki, MT yang secara rinci menjelaskan peran strategis Selat Sunda yaitu sebagai jalur ALKI, lokasi objek strategis nasional, koridor Sumatera dan Jawa dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, potensi perikanan tangkap, kawasan industri bertaraf internasional dan merupakan komponen KEK Tanjung Lesung.

“Sejalan dengan berbagai sisi strategis itu, harus dipahami bahwa Selat Sunda juga memiliki potensi bencana. Apakah itu dari ancaman militer, ancaman tradisional dan ancaman bencana alam,” kata Marza dalam kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan kondisi batimetri Selat Sunda sangat beragam, yaitu memiliki cekungan dan tingkat kedalaman bervariasi, yang mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami mencapai daratan.

“Berdasarkan data yang terekam sejak tahun 1700-an, sudah terjadi tsunami yang diakibatkan oleh berbagai kejadian. Dan ini menjadi suatu warning bagi kita semua bahwa ada kemungkinan kondisi tsunami ini akan berulang dengan tinggi tsunami yang juga berbeda tergantung pada lokasi wilayah tersebut,” urainya.

Untuk menghindari dampak dari risiko bencana, dari hasil kajian pemetaan, Marza menyatakan pembangunan tata ruang yang adaptif bisa menjadi salah satu alternatif dalam merespons kondisi alam.

“Salah satu kajian pemetaan adalah simulasi yang dilakukan di Kecamatan Carita dengan menggunakan dua analisa yaitu faktor pendorong yaitu infrastruktur jalan dan faktor penghambat yaitu garis pantai. Terlihat dalam simulasi perubahan pemukiman masyarakat masih tetap bermukim di wilayah risiko tsunami karena alasan mata pencaharian,” urainya lagi.

Dengan kondisi seperti ini, pembangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir merupakan pilihan dalam adaptasi pada tsunami.

“Memastikan lokasi evakuasi ini dan juga edukasi masyarakat terkait bencana alam merupakan kunci penting dalam menurunkan risiko bencana. Akses ke lokasi evakuasi, kelayakan tempat evakuasi maupun petunjuk menuju lokasi evakuasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat setempat, agar selalu terawat dan siap terpakai,” pungkasnya.