Pemerintah Bayangan Myanmar Penentang Kekuasaan Militer Serukan Pemberontakan

NAYPYITAW — Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer, pada Selasa menyerukan pemberontakan melawan pemerintahan junta.

Pemerintah bayangan Myanmar menetapkan strategi yang mencakup tindakan oleh milisi bersenjata dan pasukan etnis serta mendesak para birokrat untuk meninggalkan posisi mereka.

Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan dalam pidatonya bahwa pemerintah bayangan, yang terdiri dari para anggota yang berada di pengasingan atau persembunyian, mengumumkan keadaan darurat.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Tindakan kudeta militer itu telah memicu gelombang protes oleh para pendukung pro-demokrasi, dan ratusan korban jiwa berjatuhan ketika pasukan keamanan berusaha memadamkan demonstrasi.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji-panji Tentara Pertahanan Rakyat, dan telah menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama melihat tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Duwa Lashi La menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional meluncurkan “perang defensif”. Dia pun menyerukan “pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara.”

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Agustus mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara Myanmar yang baru dibentuk dan berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru pada 2023.

Junta sendiri telah mencap Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Tentara Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.