Ada 24,7 juta KPM Program Sembako Kemensos di 2022

 Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dengan Agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (26/8/2021) - foto Ant

Direktorat Rehabilitasi Sosial Rp1,09 triliun lebih, Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30,6 triliun lebih, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Rp45,4 triliun lebih dan Badiklit Pensos sebesar Rp305 miliar lebih. Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp76,9 triliun lebih untuk program prioritas nasional dan Rp1,2 triliun lebih untuk program nonprioritas nasional. Untuk PKH, sebesar Rp28,7 triliun lebih, dengan target 10 juta KPM. Dan Rp45,1 triliun lebih untuk Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.

Anggota Komisi VIII yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rapat tersebut menyayangkan penurunan pagu anggaran 2022. “Saya lihat anggaran turunnya luar biasa, tahun kemarin dengan tahun ini, namun mestinya nanti ada diposkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Muhammad Ali Ridho, dari Fraksi Partai Golkar.

Begitu pula dengan MF Nurhuda Yusro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga menyayangkan adanya penurunan anggaran di Kemensos, di saat pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan. “Kami menyesal dengan keputusan ini. Kemensos ini menjadi koor untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Nurhuda.

Namun semuanya menyatakan paham, dengan usulan pagu anggaran 2022 dari Kemensos, bahkan mendukung adanya anggaran tambahan terutama untuk penanganan anak yatim. Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto tersebut, mereka juga meminta Kemensos untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Komisi VIII antara lain mendukung pengalihan dan dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi Tahun 2022, untuk mendukung program prioritas .

Lihat juga...