Sumut Perpanjang Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hingga 28 Juni
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) mulai 15 – 28 Juni 2021, karena jumlah penderita COVID-19 di daerah itu masih tren meningkat.
“Perpanjangan PKM itu berdasarkan instruksi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Nomor 188.54/23/INST/2021,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar, di Medan, Senin (14/6/2021).
Hingga 14 Juni 2021, angka positif COVID-19 di Sumut masih tinggi, posisinya di atas 6,1 persen. Sementara angka kematian (Case Fatality Rate/CFR), masih di atas rata-rata nasional, yaitu 3,3 persen. Adapun angka keterisian tempat tidur isolasi, saat ini mencapai 43,6 persen dan ICU COVID-19 sebesar 40,88 persen.
Selain masih memperpanjang PKM, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, untuk melakukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu, untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19.
PKM diberlakukan secara tepat dan terukur, serta mengaktifkan posko-posko satgas sampai di tingkat dusun/lingkungan, desa dan kelurahan. enerapan kerja dari rumah (work from home) sebesar 50 persen dan kerja di kantor 50 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Bagi seluruh rumah sakit yang melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi COVID-19 di wilayahnya masing-masing, diminta menyiapkan tempat isolasi atau karantina terpusat di kabupaten dan kota, serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri. “Posko Satgas COVID-19 harus dioptimalkan di tingkat kabupaten dan kota hingga dusun atau lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab,” ujar Irman, yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Sumut. (Ant)