PPOT Kota Bekasi Minta Pemerintah Lebih Tekankan Syarat Penumpang

“Pasti terjadi lonjakan mulai 1 Mei 2021, toh dilarangnya mulai tanggal 6 Mei, ini akan jadi potensi akal-akalan di jalan, karena berbagai cara pasti dilakukan untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Hal ini belajar dari tahun lalu, berapa banyak orang berjuang demi sampai ke kampung halamannya. Harusnya pemerintah bisa belajar dari tahun lalu,” jelasnya.

Sekretaris PPOT Latif, menambahkan, selama ini bus sudah mengikuti standar protokol kesehatan baik di terminal ataupun di busnya sendiri sesuai anjuran pemerintah. Harusnya pemerintah bisa memperketat lagi protokol kesehatan di terminal dengan penerapan vaksin dan lainnya.

“Solusinya bukan larangan mudik, tapi bagaimana pemerintah memanfaatkan momen libur idul fitri, guna memperluas penanganan Covid-19 melalui vaksin atau tes PCR diwajibkan bagi setiap penumpang yang akan pulang kampung. Ini, solusi lebih mendidik dan bermanfaat,” tandasnya mengaku aneh dilarang mudik tetapi mengapa menyiapkan lokasi chek poin.

Apalagi di Kota Bekasi, sendiri dikatakan sudah mendekati zona hijau dan tertinggi kepatuhannya terkait protokol kesehatan di wilayah Jawa Barat. Harusnya Pemerintah Kota Bekasi bisa mendukung dan memberi kebijakan khusus bagi warganya yang akan mudik. Latif mendesak Pemerintah Kota Bekasi, membuat keputusan tegas berkenaan dengan larangan mudik bagi masyarakat.

Pasalnya jelas Latif, pengusaha bus antarkota selama setahun ini sudah membuat  banyak yang gulung tikar karena sepi penumpang dan sewa armada sepi. PO meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan yang dinilai merugikan pengusaha bus dan calon penumpang sendiri.