Normalisasi Sungai di Jakarta Dipercepat Dalam Dua Tahun ke Depan
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan mempercepat kegiatan normalisasi sungai di Jakarta, dalam dua tahun ke depan.
“Insyaallah secara bertahap dengan dapat dukungan dari Pak Basuki (Menteri PU), yang membantu dari pemerintah pusat, nanti akan kami teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta. Insyaallah akan kami kebut dalam dua tahun ke depan,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.
Riza menyebut, normalisasi sungai di Jakarta bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Pemprov harus melakukan pembebasan lahan sungai, yang artinya harus melakukan relokasi warga di bantaran sungai.
Pembebasan lahan, dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), bersama wali kota tempat aliran sungai berada. Kegiatannya juga dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Meski demikian, Riza belum memberikan kepastian, kapan akan dimulai pembebasan lahan tersebut. “Prinsipnya, Insyaallah segera. Kami setiap tahun melakukan upaya pembebasan lahan terkait normalisasi, waduk, situ, embung dan sebagainya,” ujar Riza.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota. “Normalisasi dilakukan, pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan kami anggarkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder,” kata Riza, di Jakarta, Minggu (7/3/2021).
Dana sebesar itu, dianggarkan hingga 2024, untuk normalisasi dan pembebasan lahan di Sungai Ciliwung. Dan belum termasuk sungai-sungai yang lain. Dana tersebut, di luar dari anggaran untuk penanganan banjir, yang disebutkan Riza nilainya tidak pernah kurang dari Rp2 triliun setiap tahun. “Dana banjir itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal,” tandasnya.
Ia menargetkan, hingga 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan. Namun ia memerlukan dukungan dari DPRD DKI, pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk dukungan soal pendanaan.
Namun, Riza belum bisa merinci, daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir. Memerlukan beberapa tahapan, untuk melakukannya. Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian, misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung.
Tahun lalu, pembebasan lahan oleh Pemprov DKI dilakukan untuk sekira 7,6 kilometer atau sekitar tiga kilometer, untuk masing-masing sisi kanan dan kiri Sungai Ciliwung sudah dirampungkan. Sehingga pengerjaan untuk pemasangan sheet pile sudah bisa dilakukan dan diharapkan rampung akhir 2021.
Diperkirakan pembebasan lahan di Ciliwung yang belum terealisasi mencapai sekitar 10 kilometer. Alokasi anggaran untuk penanganan banjir di DKI Jakarta tiap tahun terbilang besar yang berkisar 20 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp2 triliun dari belanja modal mencapai Rp9 triliun hingga Rp10 triliun. (Ant)