Vaksin Covid-19 Harus Jadi Barang Milik Bersama

Redaktur: Muhsin Efri Yanto - 1 Okt 2020 - 16:29

Tangkapan Layar: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyampaikan sambutan pada pertemuan tingkat tinggi tentang ACT- Accelerator, yang diadakan secara virtual di sela-sela Sidang Umum ke-75 Majelis Umum PBB, Rabu (30/9/2020). (ANTARA)

Ia menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian dunia merugi sampai 375 miliar dolar (sekitar Rp5.557 triliun) per bulan.

Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaktan dukungan dana untuk ACT-Accelerator dapat mempercepat penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi global.

“Ini adalah ujian untuk solidaritas global. Ini adalah saat kita untuk berkata tidak pada nasionalisme dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan bersama, karena ACT -Accelerator tidak hanya memastikan persediaan vaksin, obat, dan cara pemeriksaan, tetapi juga harapan,” kata Ghebreyesus.

Terkait kebutuhan itu, Bank Dunia berencana mengalokasikan lebih dari 12 miliar dolar AS (sekitar Rp177,8 triliun) untuk membantu mempercepat pembelian vaksin bagi negara-negara miskin dan berkembang apabila anti virus itu telah tersedia.

Di samping Bank Dunia, Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan pihaknya akan menyumbang 675 juta euro (sekitar Rp11,7 triliun) untuk ACT-Accelerator dan tambahan 400 juta euro (sekitar Rp6,9 triliun) lewat Uni Eropa.

Sementara itu, Pemerintah Kanada mengumumkan akan mengalokasikan 440 juta dolar AS (sekitar Rp6,5 triliun) untuk COVAX Facility, program yang bernaung di bawah kolaborasi ACT-Accelerator. Pemerintah Inggris juga mengumumkan alokasi sumbangan sebanyak 732 juta dolar AS (sekitar Rp10,8 triliun) untuk kolaborasi global tersebut, sementara Swedia akan menyalurkan bantuan sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp148 miliar). [Ant]

SELANJUTNYA: 1 2

COVID-19 PBB