Menlu RI: Diplomasi Dijalankan untuk Penuhi Kebutuhan Vaksin

JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi pandemi.

“Tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral,” kata Retno secara virtual, Kamis, saat menyampaikan pernyataan tentang kinerja diplomasi Indonesia selama satu tahun Kabinet Kerja Jokowi-Ma’ruf.

Menlu menjelaskan bahwa sejumlah komitmen penyediaan vaksin telah diperoleh Indonesia, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, untuk tahun 2020 sampai 2021.

Komitmen tersebut berasal dari tiga produsen vaksin asal China yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino serta dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab dan dengan perusahaan farmasi terkemuka Inggris, AstraZeneca.

Kesepakatan yang dimaksud mencakup pengadaan konsentrat vaksin, yang sebagian di antaranya masih dalam tahap uji klinis, dan pembelian vaksin COVID-19.

Pemerintah Indonesia memperkirakan sebanyak 9,1 juta vaksin akan tersedia hingga akhir 2020. Namun, kepastian waktu ketersediaannya bergantung pada izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta rekomendasi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.

“Sementara itu, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis terkait dengan vaksin dan hal terkait lainnya tentunya merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang memiliki otoritas di bidang tersebut,” tutur Retno.

Selain upaya membuka akses untuk pemenuhan kebutuhan vaksin dalam negeri, diplomasi Indonesia juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral.