Penundaan Munas PBSI Belum Dapat Persetujuan KONI

JAKARTA – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), masih menunggu persetujuan KONI Pusat, untuk menunda penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) pemilihan Ketua Umum baru periode 2020-2024.

Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto mengatakan, ketua umum Wiranto, sudah meminta perpanjangan waktu selambat-lambatnya enam bulan, untuk menunda pelaksanaan munas. Agenda musyawarah sebelumnya dijadwalkan digelar Oktober atau November nanti.

“KONI sudah mengirim surat untuk mengingatkan PBSI mengenai periode kepengurusan yang selesai akhir tahun ini. Tapi waktu itu wabah COVID-19 belum berkembang. Setelah ada pandemi dan melihat situasi, ketua umum meminta izin perpanjangan paling lama selama enam bulan, dan sampai sekarang kami belum mendapat jawaban dari KONI,” ujar Achmad Budiarto.

Pelaksanaan Munas di pengujung tahun menjadi sangat penting, karena berdampak pada kepengurusan di tubuh PBSI, yang biasanya juga memengaruhi komposisi pelatih dan atlet di pelatnas. Hal tersebut patut diantisipasi, mengingat kemungkinan agenda olahraga serta jadwal turnamen yang padat di tahun depan, termasuk penyelenggaraan Olimpiade Tokyo, Piala Thomas dan Uber, Piala Sudirman, dan kejuaraan dunia.

Apabila keputusan terkait munas sudah ditetapkan, maka PBSI disebut Budi, bisa segera menyusun strategi pengiriman pemain, yang akan bertanding di setiap kejuaraan tahun depan berdasarkan skala prioritas. Bursa calon Ketua Umum PBSI periode 2020-2024 hingga saat ini baru memunculkan dua nama yaitu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.

Setiap calon harus menerima dukungan minimal dari 10 pengurus provinsi (pengprov). Adapun PBSI mempunyai 34 pengprov yang memiliki hak suara, untuk pemilihan ketua umum pada Munas nanti. Calon ketua umum akan ditetapkan oleh tim penjaringan. Namun hingga saat ini, tim penjaringan belum dibentuk. (Ant)