Penggunaan Iptek di Sektor Pengembangan Kelautan Masih Minim  

JAKARTA – Penggunaan iptek dalam sektor pengembangan wilayah kelautan Indonesia, dinilai masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luasan wilayah Indonesia yang dua per tiga adalah lautan. Dibutuhkan upaya semua pihak, bukan hanya pemerintah, untuk lebih mendalami dan memanfaatkan secara lebih optimal.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., P.hD., menyatakan pemanfaatan iptek pada pengembangan wilayah kelautan dan pesisir masih sangat minim.

“Padahal, dengan mengembangkan sektor maritim, bukan hanya pengawasan terhadap wilayah kelautan bisa ditingkatkan, tapi juga akan mampu memberikan kajian ilmiah dalam hal pengembangan wilayah kelautan dan pesisir dengan secara optimal tanpa mengorbankan lingkungan yang ada,” kata La Sara, dalam seminar online yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, dari penelitian yang sudah dilakukan di mancanegara, terlihat sumber daya kelautan memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk sektor pangan, tapi juga untuk energi dan biomaterial.

“Sehingga, perlu didorong untuk lebih mengedepankan pemanfaatan iptek dalam mengembangkan wilayah ini. Bukan hanya pemerintah, tapi juga keterlibatan aktif masyarakat, terutama para generasi muda untuk lebih mengenal potensi kelautan yang ada, dan menelitinya guna kebermanfaatan,” ujarnya.

La Sara juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam hal penelitian dan pengembangan wilayah kelautan di Indonesia, dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya ekonomi negara.

Salah satu yang disampaikan oleh staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO), La Ode Muh. Yasir Haya, yang bisa dikembangkan pada bidang kelautan adalah terkait pengkajian pencemaran wilayah kelautan dan penelitian aspek kelautan untuk penerapan kebijakan yang tepat.

“Beberapa kajian yang dapat dilakukan, misalnya, kajian bioekologi kawasan pesisir, kajian pencemaran logam berat, kajian sampah mikro plastik, pemetaan batimetri dan garis pantai, maupun kajian pada kondisi ekosistem,” ucapnya.

Dengan melakukan kajian ini, katanya, diharapkan bisa membantu perumusan kebijakan, baik dalam hal pemanfaatan, pengembangan maupun penanggulangan masalah yang timbul.

“Contohnya, kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari fakultas kami terkait efektivitas DPL di Wakatobi,” ucapnya, lagi.

Dari hasil kajian, lanjutnya, menunjukkan aspek kelembagaan adalah variabel tidak efektif dalam pengembangan DPL, namun memberikan dampak sangat efektif dalam perbaikan terumbu karang.

“Sehingga kami memberikan rekomendasi, perlunya revitalisasi kelembagaan badan pengelola DPL melalui intervensi dana desa, sekaligus mendukung Wakatobi sebagai kabupaten maritim di Indonesia dengan dukungan lokal dan kolaborasi dengan hukum adat,” urai Yasir.

Ia menyatakan, kajian-kajian sejenis lainnya, juga dapat dikembangkan dalam rangka menjadi bagian pengembangan kebijakan wilayah kelautan.

“Tentunya kolaborasi akademisi dengan pihak institusi akan menjadi peluang makin mewujudkan pemanfaatan riset secara optimal dalam pengembangan wilayah kelautan,” pungkasnya.