Pengajuan Kredit Sulit, Pemerintah akan Panggil Pimpinan Bank Himbara
Editor: Makmun Hidayat
JAKARTA — Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto akan memanggil para pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan kembali, agar penyaluran kredit modal kerja bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM dapat dijalankan.
“Saya akan panggil semua itu. Pemerintah sudah menempatkan uang negara dengan jumlah besar, jadi seharusnya tidak lagi dipersulit,” terang Airlangga dalam kegiatan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2020, Rabu (12/8/2020) secara virtual.
Seperti diketahui, pemerintah telah melaksanakan program penempatan uang negara sebesar Rp30 triliun di bank Himbara, lalu Rp11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Penyertaan Modal Negara untuk program penjaminan kredit kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) setara dengan Rp100 triliun kredit.
“Seharusnya dengan semua ini, program restrukturisasi dan penyaluran kredit bisa berjalan semua,” tukas Airlangga.
Sebelumnya, di forum yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyampaikan keluhan anggota Apindo di daerah yang mengaku tidak dapat mengajukan kredit modal kerja di salah satu Bank Himbara.
“Ada rekan kami di Medan, Sumatera Utara yang mengajukan kredit modal kerja di Bank Mandiri setempat, namun pada bank tersebut semua pengajuan kredit justru dihentikan. Dan hingga saat ini belum bisa mengajukan,” ujar Shinta.
Apindo berharap, pemerintah merespon keluhan tersebut secara cepat, agar agenda pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah dapat berjalan lancar, dan para pelaku usaha turut bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
“Kami sangat berharap ini bisa segera difasilitasi, karena kendala di lapangan memang rumit. Jangankan di daerah, di pusat Jakarta saja masih kerap ada ketidak selarasan,” pungkas Shinta.
Sekadar informasi tambahan juga, bahwa hingga 6 Agustus 2020, progres realisasi dukungan untuk UMKM baru mencapai Rp32,5 triliun atau 27,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp123,47 triliun. Sementara dukungan untuk korporasi masih belum terserap sedikitpun dari pagu anggaran sebesar Rp57,37 triliun.