Pemkot Surabaya Berdayakan Warga Kota dengan Urban Farming
SURABAYA – Urban farming atau pertanian kota berperan serta dalam pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan urban farming merupakan salah satu program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian.
“Pemkot Surabaya membantu memfasilitasi masyarakat dalam pemasaran produk urban farming, di antaranya adalah memfasilitasi pemasaran di Citraland Fresh Market,” katanya, Senin (24/8/2020).
Selain pengembangan urban farming, Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya juga melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengembangan diversifikasi pangan Kota Surabaya.
“Diharapkan, sumber pangan warga Kota Surabaya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga dapat berasal dari jagung, singkong, maupun sumber karbohidrat lainnya,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, DKPP juga berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) milik Pemkot Surabaya yang kosong atau tidak terpakai. Pemanfaatan tanah kosong itu untuk ditanami tanaman obat keluarga (TOGA) dan urban farming.
“Selain bertujuan untuk memenuhi ketahanan pangan, adanya urban farming juga mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ujarnya.
Saat ini, kata dia, Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya telah tersedia lebih dari 20 persen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan penyediaan 20 persen Ruang Terbuka Hijau.
Kepala DKPP Surabaya, Yuniarto Herlambang, sebelumnya menyatakan selama ini pihaknya terus memberikan pendampingan dan bantuan stimulan berupa bibit tanaman kepada warga yang berminat dalam budi daya tanaman melalui metode urban farming, baik itu berupa tanaman pangan maupun hortikultura.
“Terkait urban farming, kita memberikan pendampingan dan bantuan stimulan kepada warga masyarakat untuk makin memaksimalkan tanah pekarangannya, dengan tanaman pangan maupun hortikultura,” kata Herlambang.
Bahkan, kata dia, pihaknya mengaku setiap hari permintaan bibit tanaman ke kantor DKPP selalu ada, baik itu permintaan bibit perorangan maupun kelompok. Namun, karena keterbatasan jumlah bibit, sehingga tidak semua permintaan itu difasilitasi.
“Kalau (permintaan) banyak mungkin kita survei dahulu, apakah cocok lahannya, tapi kalau sedikit pasti kita beri dan permintaan terus meningkat,” katanya.
Apalagi, kata Herlambang, di masa pandemi saat ini, program urban farming dinilai sangat cocok diterapkan dalam upaya ketahanan pangan. Untuk itu, kata dia, DKPP Surabaya terus berperan aktif mendorong dan membantu masyarakat dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan tersebut.
“Jadi, kalau memang masyarakat membutuhkan benih atau bibit-bibit kita dukung itu. Permintaan bisa perorangan atau berkelompok. Kita juga lihat permintaannya (jumlah) bibit dengan kondisi di lapangan,” katanya. (Ant)