Pemerintah Upayakan Menutup Ketimpangan Pengujian Covid-19

JAKARTA — Kondisi pengujian COVID 19 dinyatakan sudah banyak mengalami kemajuan. Baik dari perluasan laboratorium, kesiapan sumber daya manusia dan cakupan pemeriksaan. Tapi, diakui memang terlihat masih adanya ketimpangan. Dan pemerintah masih terus mengupayakan agar setiap daerah bisa mengoptimalkan target pengujiannya.

Data terakhir pada tanggal 27 Juli 2020 menunjukkan angka suspek 54.910, angka probable 506,  kasus konfirmasi 100.303,  kasus sembuh 58.173,  kasus aktif 37.232,  kasus meninggal 4.838,  jumlah spesimen diperiksa 1.394.759 dan angka pemeriksaan negatif 707.643.

“Jika dibandingkan secara jumlah, tes spesimen di Indonesia sudah banyak. Tapi jika dibandingkan berdasarkan rasio jumlah penduduk, yaitu 273.492.454 jiwa, maka ini masih sangat sedikit. Dan 30 persen pemeriksaan itu adanya di Jakarta. Dan yang paling sedikit di Jambi,” kata Epidemiolog Iqbal Elyazar,  dalam salah satu acara online,  Minggu (2/8/2020).

Ia menyatakan bahwa secara garis besar, persentase tes spesimen per provinsi itu hanya berkisar kurang dari satu persen. Dan ada beberapa provinsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

“Dari data Pulau Sumatera,  rerata pemeriksaan per populasi itu 0,31 persen dengan Sumatera Barat 1,29 persen,  Jawa 0,56 persen dengan Jakarta menjadi yang tertinggi yaitu 4 persen dan dari Bali serta Nusa Tenggara reratanya 0,51 persen dengan Bali yang tertinggi, yaitu 1,30 persen,” paparnya.

Sementara pada Kalimantan yang memiliki rerata 0,46 persen,  Sulawesi 0,59 persen, Maluku 0,25 persen dan Papua 0,73 persen tidak ada satu provinsi pun yang melebihi satu persen.

“Kalau dilihat, kendala yang terbesar kemungkinan adalah karena kekurangan kapasitas laboratorium yang memadai untuk melakukan tes dan sumber daya manusia dalam prosedur tes. Baik yang mengerjakan tes maupun dalam hal pelaporan,” papar Iqbal lebih lanjut.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Agus Wibowo, menyatakan pemerintah sudah melakukan upaya untuk memperbaiki target pemeriksaan melalui sosialisasi dan survei kinerja surveilans dan laboratorium.

“Kita adakan dua tahap survei, yanh pertama pada tanggal 18  Juli lalu untuk 8 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara,  DKI Jakarta,  Jawa Barat,  Jawa Tengah,  Jawa Timur,  Bali,  Kalimantan Selatan dan Papua,” kata Agus.

Dan tahap yang kedua, pada 27 Juli lalu untuk 26 provinsi lainnya.

“Fungsinya adalah agar masing-masing provinsi mengetahui target pemeriksaan untuk daerah mereka. Serta untuk mengidentifikasi ada kendala dan masalah apa dari tiap daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan target minimal pemeriksaan secara nasional adalah 271.062 per minggu atau 38.722 per hari.

“Angka ini untuk menghitung positive rate yang menjadi indikator transmisi COVID 19,” imbuhnya.

Dari beberapa hari terakhir,  ia mengungkapkan beberapa daerah sudah mulai mengejar target untuk mengeliminasi ketimpangan yang ada.

“Contohnya Kalimantan yang mengejar target tes dengan mengirim spesimen ke Universitas Andalas Padang dan sehari sudah selesai dikerjakan. Sehingga Kalimantan bisa mengejar ketertinggalannya,” ucap Agus.

Dari survei juga diidentifikasi masalah per lokasi wilayah, sehingga bisa dilakukan optimalisasi dari bidang sumber daya baik manusia maupun perlengkapan, logistik maupun pengelolaan data dan informasi.