35 Warga Desa di NTB Disiapkan Jadi Pengelola Wisata Bahari

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggelar pelatihan agar warga dapat menjadi pengelola wisata bahari yang andal dalam rangka menjaga kelestarian alam, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Program pengembangan Desa Wisata Bahari merupakan kebijakan KKP dalam mengembangkan wisata bahari berbasis keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal, dengan memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan desa dengan potensi wisata yang dimilikinya,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Sebanyak 35 warga desa yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi NTB, yaitu di Lombok, Bima dan Sumbawa, disiapkan untuk menjadi pengelola wisata bahari yang kompeten melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan wisata bahari, 24 Agustus 2020.

Menurut dia, ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan wisata bahari yang baik dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari adanya jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan, Mitahul Huda, menyampaikan bahwa melalui kegiatan bimbingan teknis pengelola Dewi Bahari KKP, lebih menitik-beratkan pada pengelolaan kawasan wisata, penguatan kelembagaan dan digital promotion untuk ekoeduwisata bahari.

Ia memaparkan, bahwa wisata bahari bukan saja sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi, namun juga sekaligus sebagai pelestarian alam, guna menjaga keberlanjutan ekosistem.

”Kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengelola wisata bahari ke arah yang lebih baik dengan tetap menitik- beratkan pada keberlanjutan ekosistem,” tutur Huda.