Pemerintah Diminta Percepat Pemulihan Sektor UMKM

JAKARTA — Pemerintah diminta bergerak lebih cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak paling signifikan selama pandemi COVID-19.

Langkah penyelamatan UMKM mendesak, karena kelompok usaha ini merupakan penyedia lapangan kerja dan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, serta penyeimbang struktur ekonomi di tengah kondisi kritis.

“Pemulihan UMKM sangat krusial bagi keselamatan ekonomi nasional, termasuk untuk menahan laju peningkatan angka kemiskinan yang dikhawatirkan menuju ke titik ekstrem. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia ada di UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat besar,” Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang terjun ke sektor UMKM meningkat pesat sehingga mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Pada 2010 jumlah pelaku  UMKM mencapai 52,8 juta unit, naik menjadi 59,3 juta tahun 2015, dan naik lagi menjadi 64,2 juta unit pada 2018 baik yang tercatat sebagai badan usaha formal maupun informal.

Sektor UMKM berperan penting dalam pembentukan PDB karena kontribusinya mencapai 61,07 persen. Sumbangan terhadap investasi juga tinggi mencapai sekitar 60,42 persen, sedangkan kontribusi terhadap ekspor sekitar 14,37 persen.

Saat ini, menurut survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sejak pandemi COVID-19 sekitar 70 persen UMKM terpaksa menghentikan kegiatan produksi, karena terjadi penurunan pesanan selama yang mengakibatkan masalah arus kas yang krusial.