Tahun Ini PUPR Bangun 38 Jembatan Gantung
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun ini membangun 38 jembatan gantung. Fasilitas tersebut tersebar di 16 provinsi. Pembangunan jembatan gantung dilakukan, dalam rangka meningkatkan konektivitas antar desa.
“Hadirnya jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).
Di 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendera Bina Marga, mengalokasikan anggaran Rp179,4 miliar, untuk membangun 38 jembatan gantung di 16 provinsi di Indonesia. Dari 38 jembatan gantung tersebut, satu unit sudah terkontrak, sedangkan 34 unit lainnya masih dalam proses lelang.
Jembatan gantung dengan panjang antara 42 meter hingga 300 meter tersebut, dibangun di Provinsi Aceh tiga unit, Provinsi Sumatera Utara enam unit, Provinsi Sumatera Barat tiga unit, Provinsi Jambi tiga unit, Provinsi Kepulauan Babel satu unit. Di Provinsi Banten tiga unit, Provinsi Jawa Tengah dua unit, dan Provinsi Jawa Timur tiga unit.
Juga akan dibangun di Provinsi Kalimantan Tengah satu unit, Provinsi Kalimantan Selatan satu unit, Provinsi Kalimantan Utara dua unit, Provinsi Selawesi Selatan tiga unit. Di Provinsi Papua enam unit, Provinsi Kalimantan Barat dua unit, Provinsi Lampung satu unit, dan Provinsi Sulawesi Tenggara satu Unit.
Menteri PUPR mengatakan, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk membangun infrastruktur kawasan perdesaan. Terutama yang sulit dijangkau, sehingga wilayahnya bisa lebih terbuka. Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat, karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan.