Peneliti: Statistik ‘Rt’ Covid-19 di Indonesia tidak Akurat

JAKARTA – Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), memandang perlu ada indikator yang tepat untuk menggambarkan kesiapan daerah untuk adopsi new normal, yaitu berdasarkan karakteristik daerah yang menjadi sumber penyebaran Covid-19.  

Peneliti IDEAS, Fajri Azhari, mengatakan, pemerintah mengklaim new normal hanya diadopsi oleh daerah dengan angka reproduksi virus (Rt) di bawah 1, yang mengindikasikan tingkat penularan yang telah terkendali, sehingga diyakini tidak akan terjadi lonjakan kasus Covid-19, meski masyarakat melakukan aktivitas secara normal.

Namun, menurutnya statistik Rt di Indonesia tidak akurat terkait rendahnya kualitas data. Karena kapasitas pengujian yang rendah dan waktu pelaporan dari pengujian yang sangat lama.

Kemudian dikombinasikan dengan kemampuan yang rendah dalam identifikasi dan karantina kontak erat dari kasus, membuat estimasi Rt menjadi bias dan cenderung overestimate.

Sehingga, IDEAS memandang perlu adanya indikator yang tepat yang mengambarkan kesiapan daerah untuk mengadopsi new normal.

“IDEAS mengidentifikasi tiga faktor penentu risiko penyebaran Covid-19 Kabupaten-Kota, yaitu interaksi sosial, keterpaparan eksternal dan mobilitas penduduk,” ungkap Fajri dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Kamis (11/6/2020).

Dia menjelaskan, faktor penentu pertama, yaitu interaksi sosial, di mana berperan signifikan dalam penyebaran Covid-19, karena mendorong intensitas kontak dan kedekatan fisik antarpenduduk.

Interaksi sosial dengan dua variabel, yaitu kepadatan penduduk dan ukuran populasi suatu wilayah.

Kepadatan penduduk tertinggi didominasi daerah perkotaan, terutama kota-kota besar di Jawa. Sedangkan ukuran populasi tertinggi di dominasi kota besar dan daerah pedesaan penyangga metropolitan, terutama di Jawa.

Dengan berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurutnya menjadi tantangan besar untuk terus menjaga pembatasan sosial, terutama di metropolitan, dan juga Jawa yang kini merupakan episentrum pandemi Covid-19.

“Demi melindungi lebih dari 150 juta penduduk Jawa, maka pembatasan sosial harus terus dijaga,” ujarnya.

Faktor ke dua, keterpaparan eksternal. Yakni, di mana suatu daerah menarik minat kedatangan penduduk dari luar wilayah karena daya tarik yang dimiliki daerah tersebut.

Hal ini menjadikan arus masuk pelancong dan pendatang yang tinggi, lintas daerah dan bahkan lintas negara, membuat suatu daerah rentan menjadi kluster penyebaran Covid-19.

IDEAS membagi keterpaparan eksternal ini dengan 2 variabel, yaitu ukuran sektor pariwisata dan kekayaan sumber daya alam (SDA).

Daerah dengan ukuran sektor pariwisata yang besar, diukur dari pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor akomodasi dan penyediaan makan-minum, didominasi oleh daerah-daerah di destinasi wisata utama nasional, seperti Bali dan Yogyakarta.

Daerah wisata dengan kekayaan SDA yang berlimpah cenderung menarik investasi dari luar daerah, juga tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Dan, bahkan menarik investasi dan tenaga kerja asing.

Daerah kaya SDA ini didominasi oleh daerah sentra tambang migas dan batu bara, seperti Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua.

“Inilah sebab banyak daerah di luar Jawa, meski memiliki kepadatan penduduk yang rendah, tetapi memiliki risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi,” katanya.

Seperti kabupaten Mimika, di mana PT Freeport berlokasi, tercatat menjadi episentrum wabah di Papua Barat. Kota Denpasar yang merupakan gerbang Bali sebagai destinasi wisata dunia, menjadi episentrum wabah di Bali.

Faktor penentu penyebaran Covid-19 terakhir adalah mobilitas penduduk. Baik yang dilakukan secara rutin maupun insidental dominan dipengaruhi oleh aktivitas bekerja.

Mobilitas akibat motivasi ekonomi ini adalah sumber penyebaran Covid-19 yang signifikan, terkait frekuensi dan jumlah pergerakan manusianya.

“Daerah dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi ini didominasi oleh kawasan aglomerasi, di mana kota inti menjadi pusat bisnis dengan daerah penyangga menjadi kawasan pemukiman,” imbuhnya.

Hal ini, tambah dia, menjadi sumber utama tingginya jumlah perjalanan harian, seperti di Jabodetabek, Surabaya Raya, Bandung Raya dan Medan Raya.

IDEAS membagi mobilitas penduduk ini dengan 3 variabel, yaitu penduduk yang bekerja di luar wilayah (asal komuter), penduduk daerah lain yang bekerja di dalam wilayah (tujuan komuter), dan penduduk yang bermigrasi ke daerah lain (asal diaspora).

Sebagai misal, jelas Fajri, 472.000 penduduk Kota Bekasi dan 462.000 penduduk Kota Depok pulang dan pergi setiap hari untuk bekerja ke luar wilayah.

Sementara itu, Jakarta Selatan setiap hari menjadi tujuan dari 777.000 orang dari daerah lain yang bekerja di wilayah Jakarta Selatan.

Peneliti IDEAS, Febbi Meidawati, menambahkan dengan perbedaan tingkat risiko penyebaran Covid-19 antardaerah, maka menjadi penting untuk mendesain new normal yang berbeda antardaerah sesuai tingkat risiko penyebaran Covid-19.

Karena makin tinggi tingkat risiko penyebaran Covid-19 suatu daerah, makin ketat protokol new normal yang harus diadopsi oleh daerah tersebut.

Dan, protokol new normal dasar untuk semua daerah meliputi mengenakan masker wajah dan face shield, kebiasaan mencuci tangan dan jaga jarak aman fisik.

“Protokol new normal untuk semua daerah lainnya adalah peningkatan kapasitas pengujian (testing), pelacakan dan karantina kontak erat kasus (tracing) secara masif,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk daerah dengan tingkat risiko lebih tinggi, maka protokol new normal yang lebih ketat harus diberlakukan. Misal, untuk daerah dengan risiko tinggi, seperti kawasan perkotaan, sekolah tetap harus diliburkan (school from home).

Untuk kawasan aglomerasi metropolitan, terutama di Jawa, bahkan perkantoran dan pabrik pun tetap harus diliburkan (work from home).

“Protokol ini terus dilakukan hingga wabah benar-benar reda atau vaksin telah ditemukan,” imbuhnya.

Sehingga, menurutnya peran pemerintah daerah menjadi krusial untuk menetapkan tingkat risiko penyebaran Covid-19 ini. Dengan lebih memahami kondisi riil epidemiologi dan kapasitas sistem kesehatan daerah, maka pemerintah daerah dapat menentukan protokol new normal mana yang paling sesuai untuk daerah mereka.

“Jadi, jangan pernah bertaruh dengan keselamatan masyarakat,” tegasnya.