Fenomena Penawaran Jasa Mudik dengan Kendaraan Plat Hitam

SEMARANG — Seiring pelarangan mudik yang ditetapkan pemerintah, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, hingga penghentian operasional armada transportasi umum, mengakibatkan muncul fenomena penawaran jasa mudik via media sosial (medsos) dengan kendaraan plat hitam.

“Masih banyak masyarakat perantau, khususnya di wilayah Jabodetabek yang ingin pulang mudik. Berdasarkan survei kedua Balitbang Perhubungan pada April 2020, menunjukkan sekitar 24 persen warga masih berkeinginan mudik. Jika berdasarkan data pemudik tahun 2019 sebanyak 18,34 juta orang, maka berarti ada 4,4 juta orang yang masih ingin mudik. Kendati sudah ada penurunan 13 persen dibanding survey pertama sebesar 37 persen,” papar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno di Semarang, Sabtu (2/5/2020).

Dipaparkan, data Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, sejak pemerintah melarang mudik pada 24 Maret 2020, ada sebanyak 25.825 orang yang pulang kampung ke Jateng.  Sebelumnya yang sudah pulang kampung 725.785 orang dalam rentang waktu 26 Maret -23 Mei 2020.

Dipaparkan, untuk mengakali petugas pemantauan, banyak yang memanfaatkan jasa layanan mudik tidak resmi, termasuk melalui medsos. “Jadi misalnya saya bawa barang dari Semarang ke Jakarta, kemudian harus kembali lagi ke Semarang. Karena ini transportasi barang, kita bisa lewat, namun kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk membawa penumpang. Ada juga dengan kendaraan pribadi,” tandasnya.

Tidak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat perantau di wilayah Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap berlangsung, sedangkan persediaan hidup semakin menipis.

“Akibatnya, mereka memilih pulang kampung yang dirasa lebih aman dan nyaman. Ketimbang hidup di perantauan tidak bisa makan sampai waktu kapan,” tandasnya.

Fenomena angkutan plat hitam untuk angkut penumpang antar kota antar provinsi, sudah berlangsung lama. Sama halnya dengan angkutan barang bawa penumpang juga sudah kerap terjadi di setiap mudik lebaran tiba. Meskipun, sesungguhnya kedua jenis angkutan pelat hitam tersebut dilarang untuk dikomersialkan membawa penumpang.

“Bagi yang melanggar aturan berlalu lintas, seperti menggunakan kendaraan pelat hitam dan angkutan barang membawa penumpang dapat dikenakan sanksi di pasal 303 dan 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” terang pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang tersebut.

Ditegaskan, setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang, kecuali dengan alasan pasal 137 ayat 4 UU No 22 Tahun 2009, dapat dipidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (pasal 303).

Dapat juga dipidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum, yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan oranag tidak dalam trayek, dan tidak meiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat (pasal 308).

Di satu sisi, dirinya juga melihat bahwa mereka yang ingin mudik juga menjadi bagian dari masyarakat yang  belum mendapat bansos dari pemerintah.

“Maka jalan keluarnya, adalah membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat untuk menjaga warga masyarakat yang tidak mampu di wilayah Jabodetabek agar tidak mudik. Ada upaya memberikan pertolongan bagi perantau seperti ini, sehingga kehidupan selama berada di perantauan tetap terbangun, sehingga para perantau ini tidak berkeinginan untuk mudik,” tandasnya.

Tidak hanya itu, juga perlu kerjasama antara pemda di Jabodetabek dengan pemerintah pusat dan pemda asal para perantau tersebut. “Tidak hanya melarang untuk mudik, akan tetapi harus memberikan jalan keluar agar mereka tetap betah berada di perantauan dengan jaminan hidup hingga mereda pandemik Covid-19,” pungkasnya.