Larangan Mudik, INDEF: Kebijakan Presiden tak Boleh Kontradiksi

JAKARTA — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diberlakukan dalam upaya pencegahan persebaran pandemi corona atau Covid-19.  Salah satunya adalah larangan mudik saat Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriyah. 

Namun dalam pemberlakukan PSBB ini telah tercatat ada 1 juta orang telah mudik ke kampung halaman. Terkait jumlah pemudik ini, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa 1 juta orang itu bukan mudik tapi pulang kampung.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi, ekonomi senior Instiut for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai Presiden Jokowi tidak boleh menyampaikan signal informasi kebijakan yang kabur atau kontradiksi kepada masyarakat terkait mudik ini.

“Sebab 1 juta orang mudik itu sama dengan pembiakan Covid-19, dan menghantarkan orang-orang yang diperkenankan mudik itu ke jalan kematian. Itulah padang kematian yang diciptakan dari kebijakan yang tidak bagus,” kata Didik dalam diskusi online bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen Atas Kebijakan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi terkait mudik dan pulang kampung itu merupakan kebijakan yang membingungkan yang pasti menimbulkan kegagalan.

“Dan taruhan kegagalan itu adalah nyawa. Mudik itu nggak boleh main-main. Jadi ini kritik saya pada pemerintah tidak boleh main-main kata dalam kebijakan, sebab itu adalah signal kematian,” tukas Didik.

Karena sejatinya kata Didik, melarang mudik itu adalah sebenarnya PSBB yang harus ditaati untuk mencegah persebaran Covid-19.

Menurut Didik, tidak ada kebijakan apa pun yang bisa dijalankan, dan tidak usah mengejar target makro. Tapi pikirkan yang utama bagaimana Covid-19 ini selesai.

“Jungkir balik makro apa pun nggak ada gunanya kalau Covid-19 ini nggak selesai,” ujarnya.

Contoh yang selesai adalah sebut dia, negara China telah melakukan lockdown dengan kebijakan yang tegas, yang dalam waktu singkat bisa mengendalikan yang meninggal. Begitu juga dengan Jerman, Singapura dan Vietnam berhasil menangani Covid-19.

“Yang tidak tegas adalah Indonesia. ketidaktegasan itu taruhannya nyawa. Jadi pendapat saya, presiden tidak boleh menyampaikan signal informasi kebijakan yang kontradiksi tentang larangan mudik,” ujarnya.

Analisis Bid Data INDEF yang dirilis hari ini, Minggu (26/4/2020) dari survai riset yang dilakukan pada 27 Maret-25 April 2020, dari 46.0000 percakapan di media sosial dengan jumlah orang mencapai 397,2 juta, tercatat sebesar 54 persen sentimen negatif terhadap pemerintah.

54 persen ini  dalam hal ketidaktegasan larangan mudik. Larangan mudik pemerintah hanya sebatas anjuran.

Padahal menurut Didik, larangan mudik itu sama dengan PSBB. Tapi ketidaktegasan percakapan sentimen negatif sebesar 54 persen.

Terkait penyataan Presiden Jokowi tentang mudik, hingga ramai menjadi percakapan di medsos mendapat posisi 54 persen sentimen negatif.  Maka, Didik menilai kalau Presiden Jokowi  itu khawatir dia tidak akan disukai oleh masyarakat Jawa.

Menurutnya, seorang presiden tidak boleh lagi mempunyai pandangan seperti calon presiden (capres) kaya masa kampanye masih ingin popularitas tinggi. Kemudian tidak mau menjalankan kebijakan yang tidak populis tapi benar.

“Ini seperti kebijakan yang tidak tegas ingin populer, ingin agar tetap disukai oleh rakyat. Tapi menjerumuskan rakyat kepada  tiang lahat kematian atas kebijakan ketidaktegasan larangan mudik itu,” tukasnya.