Indef: Jokowi dan Luhut Dapat Sentimen Negatif Paling Banyak

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis riset mengenai sentimen publik di media sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi corona atau Covid-19, mayoritas mendapat respon negatif.

Peneliti INDEF, Imam Maulana mengatakan, riset INDEF pada 27 Maret hingga 25 April 2020, datanya digunakan dari cuitan masyarakat di twitter dengan penilaian terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan 476.696 perbincangan dari 397.246 orang ditemukan hasil bahwa mayoritas publik menyatakan sentimen negatif, yaitu sebanyak 67.77 persen. Sedangkan sisanya 32.23 persen sisanya menyatakan sentimen positif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang paling banyak diperbincangkan dan mendapat sentimen negatif dari warganet. “Yakni dengan 22.574 perbincangan dan 88 persen sentimen negatif,” ujar Imam pada diskusi online Analisis Big Data INDEF bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen Atas Kebijakan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Peneliti INDEF, Imam Maulana pada diskusi online Analisis Big Data INDEF bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Covid-19: Sentimen Atas Kebijakan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (26/4/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Pejabat yang paling banyak dibicarakan kedua adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dengan 6.895 perbincangan atau 81 persen sentimen negatif.

“Mayoritas perbincangan publik tentang Yasonna,  yaitu kebijakan seputar pembebasan napi koruptor,” ujarnya.

Setelah Yasonna, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berada di posisi ketiga dengan 2.384 perbincangan atau 79 persen sentimen negatif. Kebanyakan topik perbincangan yaitu seputar birokrasi pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adapun posisi keempat, adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan 1.167 perbincangan atau 86 persen.

“Luhut mendapat sentimen negatif tertinggi kedua setelah Presiden Jokowi, dengan 88 persen,” ujarnya.

Adapun  topik yang paling banyak diperbincangkan dari Luhut, yaitu mengenai izin ojek online Kementerian Perhubungan dan tetap beroperasinya bus antarkota.

Sedangkan posisi kelima yaitu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki.

Berbeda dengan empat pejabat sebelumnya, Teten justru mendapat 97 persen sentimen positif, meski hanya dengan 463 perbincangan. Mayoritas perbincangan publik tentang seputar dana Kartu Prakerja yang lebih baik untuk kebutuhan rakyat.

Sedangkan topik kebijakan yang menjadi perbincangan publik tentang Kartu Prakerja, yang menuai pro-kontra,salah satunya karena dengan keterlibatan startup Ruangguru. Yakni melibatkan keberadaan pendirinya Adamas Belva Syah Devara sebagai staf khusus Presiden Jokowi yang dianggap memicu konflik kepentingan

Topik Kartu Prakerja, hasil menunjukkan 54 persen masyarakat sentimen negatif.

Berikutnya adalah mengenai Jaring Pengamanan Sosial. Sebanyak 56 persen menyatakan sentimen negatif dan 44 persen sentimen positif. Isu yang paling banyak dibahas adalah tentang pendataan penerima Bansos yang tidak merata.

Dalam perbincangan yang paling sering dibicarakan adalah bantuan tunai lebih efektif untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemik daripada Kartu Prakerja.

Sementara itu, kata Imam, topik pembebasan listrik untuk kalangan rentan hasil menunjukkan bahwa 94 persen menunjukkan hasil positif. Dan hanya 6 persen yang menyatakan sentimen negatif terhadap kebijakan ini.

Pembebasan narapidana menunjukkan positif sebesar 54 persen dan sisanya sentimen negatif.

Sedangkan topik lainnya, adalah PSBB, ketidaktegasan larangan mudik, aturan khusus penghinaan presiden, pengangguran akibat Covid-19 semua menunjukkan sentimen negatif lebih besar dibandingkan sentimen positif.

Menurut Imam, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan persebaran wabah Covid-19, dan menunjuk kesejahteraan masyarakat yang terdampak belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif.

“Mayoritas sentimen publik  terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini masih negatif,” pungkasnya.

Lihat juga...