Stimulus Jilid Tiga Pemerintah Fokus di Kesehatan

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 19 Mar 2020 - 2:30

Menkeu Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan pemaran mengenai APBN - Foto Ant

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, stimulus jilid tiga yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah, akan fokus di bidang kesehatan.

Kebijakannya khususnya untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19. “Stimulus ketiga masih ikuti yang saya sampaikan, pertama kesehatan, kita lihat seluruh kebutuhan di sana jadi kita flush di situ jumlahnya,” katanya, Rabu (18/3/2020).

Kendati demikian, Sri Mulyani belum dapat memastikan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan untuk stimulus jilid tiga. Pihaknya masih harus berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Kesehatan, untuk menghitung kebutuhan anggaran. “Kita masih kasih surat edaran ke BNPB dan Kemenkes, masih hitung juga, jadi kita masih lihat berapa untuk meningkatkan kapasitas RS dan masker, artinya kalau ada belanja modal kita shift semua ke sana,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran pada stimulus jilid tiga nantinya akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas rumah sakit, termasuk untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) pekerja medis. Stimulus tersebut tidak hanya bertujuan untuk penanganan kesehatan.

Namun, juga untuk memberikan dukungan bagi industri penghasil barang-barang kesehatan. “Itu baik untuk penanganan kesehatan sekaligus jadi stimulus, agar industri penghasil barang-barang kesehatan jadi pick up,” ujarnya.

Stimulus jilid tiga juga berkaitan dengan jaring pengaman masyarakat (society safety net), yang akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung ke masyarakat baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) kartu sembako, maupun PKH Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Stimulus tetap fokus ke society safety net, tapi kita masih lihat lagi sekarang ini kalau mau lakukan langsung ke masyarakat karena banyak opsi bisa PKH dan kartu sembako,” jelasnya.

Pada stimulus jilid tiga, pihaknya ingin dapat menyasar tidak hanya ke 40 persen penduduk miskin. Namun, juga sektor informal seperti pedagang. “Kita lihat mana database paling solid, yang mencakup sektor informal, karena yang selama ini yang kita miliki ultra mikro, KUR, PKH, dan BPNT artinya kalau mau uang masuk ke kantong keluarga saluran itu sudah tersedia,” pungkasnya. (Ant)