Petani di Lamsel Pilih Gunakan Pupuk Non-Subsidi

LAMPUNG – Petani pilih gunakan pupuk non-subsidi cegah keterlambatan memasuki pemupukan tahap kedua.

Sumardi, petani di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan (Lamsel) memilih membeli pupuk Urea, Phonska, SP-36 non-subsidi. Meski harga lebih mahal ia memakai jenis non-subsidi untuk pemupukan.

Harga pupuk non-subsidi menurutnya memiliki harga yang lebih mahal. Harga pupuk jenis Urea menurutnya dibeli dengan harga Rp90.000 per 50 kilogram.

Jenis tersebut dijual dengan harga lebih tinggi Rp240.000 per 50 kilogram. Jenis pupuk Phonska atau ZA subsidi dijual Rp70.000 per 50 kilogram dan non-subsidi dijual seharga Rp150.000 per 50 kilogram.

Jenis pupuk SP-36-bersubsidi dijual dengan harga Rp100.000 per 50 kilogram, non-subsidi seharga Rp250.000 per 50 kilogram. Harga yang cukup mahal disebutnya sengaja dibeli karena ia mengejar masa pemupukan kedua saat memasuki usia 40 hari setelah tanam (HST).

Sebagai tambahan ia menggunakan jenis pupuk Mutiara non-subsidi dengan harga Rp450.000 per 50 kilogram.

“Alokasi pupuk bersubsidi memang ada. Namun karena saya tidak ikut kelompok tani, membeli pupuk non-subsidi bisa jadi pilihan karena lebih mudah. Tidak harus melalui kelompok langsung bisa ke toko pertanian,” ungkap Sumardi saat ditemui Cendana News, tengah melakukan pemupukan, Selasa (10/3/2020).

Proses pemupukan menurut Sumardi memanfaatkan kondisi cuaca. Dalam dua hari terakhir kondisi cuaca sedang tidak hujan mendukung proses pemupukan tahap kedua.

Sebab saat proses pemupukan dengan kondisi cuaca hujan akan merugikan petani. Terlebih lokasi sawah milik petani berada di dekat aliran sungai yang berpotensi meluap.

Berbagai jenis pupuk yang digunakan menurut Sumardi bisa dipergunakan untuk menambah zat hara pada lahan sawah. Penggunaan pupuk tambahan jenis mutiara dan pupuk cair dilakukan olehnya usai hama keong mas, ulat daun menyerang.

Hama yang berimbas pada kerusakan daun bisa dipulihkan melalui penggunaan pupuk perangsang pertumbuhan daun.

“Sebagian petani memilih pupuk non-subsidi karena tidak ingin disulitkan proses penebusan pupuk dengan sistem online,” tuturnya.

Sumardi menyebut dengan membeli pupuk non-subsidi ia bisa berhutang. Sebab pemilik kios pertanian yang juga bos pupuk bisa memberi kelonggaran pembayaran.

Sebagian petani memilih melakukan metode pembayaran setelah panen. Cara tersebut dengan membayar setengah untuk penebusan pupuk dan sisanya akan dibayar saat panen (yarnen).

Ketergantungan petani pada bos pertanian disebutnya cukup umum. Sebab petani sebagian tidak bisa membayar pupuk, obat-obatan secara tunai.

Meski tidak membeli pupuk subsidi dan tidak membayar langsung namun semua kebutuhan petani bisa dipenuhi. Kepercayaan antara bos toko pertanian terutama pupuk menurutnya dilakukan dengan jaminan menjual gabah kepada bos tersebut.

“Kami berani membeli pupuk bersubsidi karena pembelian bisa diangsur hingga waktu panen, yang penting tidak terlambat memupuk,” bebernya.

Jumono, petani lainnya menyebut tidak mempersoalkan pembelian pupuk non-subsidi yang mahal. Ia menyebut bagi petani ketersediaan pupuk tepat waktu akan membantu perkembangan tanaman.

Meski harga pupuk non-subsidi bisa lebih mahal saat waktu pemupukan tahap pertama dan kedua ia selalu tepat waktu. Sebab pupuk akan dipesan ke pemilik toko sepekan sebelum waktu pemupukan.

“Minimal satu minggu sebelum pemupukan stok sudah tersedia agar tidak terlambat melakukan pemupukan,” ujarnya.

Usai memasuki pemupukan tahap kedua, sebagian petani disebut Jumono dihadapkan pada sejumlah hama. Organisme pengganggu tanaman (OPT) yang muncul saat padi berbulir meliputi walang sangit, burung dan tikus.

Ketiga jenis hama tersebut dialami oleh sejumlah petani sehingga upaya penanganan dilakukan dengan biaya operasional ekstra.