Jaga Mutu Produk, Usaha Benih Udang Rutin Diperiksa

Editor: Makmun Hidayat

LAMPUNG — Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung rutin surveilance ke usaha benih udang (hatchery). Catur S Udiyanto, penanggung jawab Kantor BKIPM Wilker Bakauheni menyebut surveilance dilakukan untuk memeriksa mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada hatchery dan penyedia pakan benur jenis artemia.

Surveilance atau pengawasan sistem mutu CKIB diakui Catur S Udiyanto dilakukan rutin setiap bulan. Proses pengawasan dilakukan untuk mengetahui upaya perusahaan menjaga konsistensi jaminan mutu produk perikanan. Produk perikanan budidaya menurutnya diperiksa agar aman dikonsumsi sesuai persyaratan yang dibutuhkan pasar.

Pengawasan CKIB ditambahkan Catur S Udiyanto menjadi cara meningkatkan mutu produk perikanan untuk jaminan keamanan pangan (food safety). Secara umum CKIB diterapkan untuk memelihara, membesarkan produk perikanan salah satunya udang dalam lingkungan yang terkontrol. Hasilnya produk yang dihasilkan memiliki jaminan pangan dari pembudidaya.

“Melalui CKIB maka hasil budidaya yang dipanen dipastikan memperhitungkan sanitasi, pakan, obat ikan serta bahan kimia dan biologi yang digunakan selama proses budidaya sesuai standar operasional prosedur yang dihasilkan,” terang Catur S Udiyanto saat dikonfirmasi Cendana News, Jumat (13/3/2020).

Catur S Udiyanto (kanan) Penanggungjawab kantor BKIPM Wilker Bakauheni,Lampung Selatan melakukan proses pemeriksaan air di lokasi hatchery Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda,Lampung Selatan, Jumat (13/3/2020). -Foto: Henk Widi

Setiap perusahaan hatchery penyedia benur atau benih udang,pakan benur atau artemia diharuskan memiliki sertifikat CKIB. Sertifikasi unit usaha budidaya yang bersangkutan dilakukan melalui penilaian yang objektif, transparan. Sebab sejumlah persyaratan penilaian sertifikasi meliputi lokasi, suplai air, kebersihan fasilitas, benih, pakan hingga kebersihan personel.

Sejumlah parameter proses CKIB menurutnya akan dicatat dalam chevlist. Parameter tersebut harus dicatat dalam dokumen unit usaha untuk menerapkan CPIB meliputi standar operasional prosedur (SOP) dalam langkah budidaya, catatan atau rekaman sebagai bukti tertulis bahwa kegiatan usaha budidaya dilakukan sesuai SOP.

“Unit usaha produk perikanan diberikan sertifikat CPIB yang telah memenuhi persyaratan dalam biosecurity yang dipersyaratkan karantina,” cetusnya.

Proses pengawasan menurut Catur S Udiyanto dilakukan bersama Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI). Sebab sejumlah hatchery, penyedia artemia harus mendapat sertifikat Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK). Setiap bulan pengecekan kesesuaian antara dokumen mutu, form rekaman yang diisi petugas CKIB akan dipantau.

Bagi perusahaan hatchery penyedia benur udang, produk bisa dikirim ke sejumlah pembudidaya. Sebab melalui pemeriksaan CKIB maka produk benih udang,artemia akan menjadi jaminan hasil produk yang baik untuk dikonsumsi manusia. Pemantauan rutin sekaligus melakukan observasi keberadaan hama dan penyakit yang berpotensi terjadi saat pengambilan sampel.

“Kegiatan pengawasan juga menjadi evaluasi perusahaan dengan adanya laporan hasil uji yang menyatakan komoditas udang bebas HPIK,” tegasnya saat megunjungi hatchery di Merak Belantung, Kalianda.

Waris, salah satu pengelola hatchery di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan melakukan proses pemeriksaan pada kolam budidaya benih udang vaname, Jumat (13/3/2020). -Foto: Henk Widi

Catur S Udiyanto menyebut saat ini ada sekitar 13 perusahaan produk perikanan di Lampung yang rutin diperiksa CKIB. Sebagian perusahaan akan secara mandiri melakukan pengawasan mutu produk dan didampingi oleh BKIPM Lampung. Melalui pemeriksaan produk benih udang,artemia yang dihasilkan bisa dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia disertai sertifikat CKIB.

Waris, pengelola hatchery di Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa menyebut pengawasan dari BKIPM membantunya. Sebab sebagian hatchery dikelola oleh warga merupakan hatchery skala rumah tangga. Sebagian hatchery yang rusak paska tsunami Desember 2018 silam sebagian mulai beroperasi. Pemeriksaan rutin CKIB disebutnya menjadi cara meningkatkan kualitas produk benur yang dihasilkan.

“Pemilik hatchery akan diberi saran,pengetahuan CKIB sehingga ketika ada kekurangan bisa dibenahi,” papar Waris.

Waris juga menyebut selama ini penggunaan air untuk hatchery memakai air laut Selat Sunda. Penggunaan air yang berkualitas dilakukan dengan membuat saluran air ke hatchery. Dibutuhkan ratusan meter pipa pvc untuk mengalirkan air dari laut ke bak penampungan. Kondisi perairan laut Rajabasa yang jernih sekaligus menjaga kualitas benur yang dihasilkan.

Lihat juga...