Guru Besar UI: Butuh Komitmen Membumikan Pancasila

JAKARTA – Guru Besar UI, Prof. Sri Edy Swasono, mengatakan harus ada komitmen dosen dan kampus dalam membumikan nilai falsafah yang termaktub dalam ideologi Pancasila, sebagai karya besar fonding father Indonesia, agar dikenal generasi penerus. Sehingga nilai ideologi Pancasila bisa tertanam dan menjadi karakter bangsa.

Menurutnya, selama ini hanya ada beberapa universitas di Indonesia yang memiliki pusat studi Pancasila, sehingga tidak heran jika saat ini Pancasila hanya menjadi pora, atau hanya sebatas pembicaraan, tapi tidak bisa masuk pelajaran.

“Bagaimana karya ilmiah tentang ideologi Pancasila bisa menembus ruang kelas itu yang penting,” ujar Prof. Sri Edy Swasono, kepada Cendana News, usai menjadi pembicara dalam peluncuran buku Sistem Demokrasi Pancasila, di Menara I Unas Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2020).

Dia mengaku sudah membaca sedikit buku Sistem Ekonomi Pancasila, dia menilai isinya semuanya benar, tetapi bagaimana caranya supaya buku tersebut bisa masuk ruang kelas.

Diakuinya, selama ini sudah banyak ditulis buku dan kongres mengenai Pancasila, mulai dari BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dari dahulu sampai sekarang.

“Lalu, apa hasilnya tidak mengubah kampus, sampai sekarang banyak kampus di Indonesia tidak mempunyai studi Pancasila, hanya satu-dua saja yang ada. Sementara kampus kita ada 1.000-an lebih,” tukasnya.

Prof. Sri Edy Swasono berpendapat, jika buku Sistem Demokrasi Pancasila tidak dilanjutkan sampai ke ruang kelas, maka tidak ada gunanya. Untuk itu, harus ada upaya keras menerobos blokade ilmiah, agar Pancasila tidak lagi hanya sebatas pembicaraan.

“Apa yang ditulis dalam buku SDP tersebut benar semua, tapi apa gunanya kalau tidak diajarkan ke dalam ruang kelas, kalau dosen tidak komit pada Pancasila di ruang kelas, kalau para rektor tidak peduli universitasnya ada pusat studi Pancasila apa tidak,” ungkapnya.

Ia menegaskan, buku tersebut terbit harus menjadi perjuangan, karena harus bisa masuk ruang kelas dan kampus.

Sementara itu, Dr. M. Alfan Alfian, sebagai Ketua Jurusan PascaSarjana Ilmu Politik, UNAS, mengaku penting membaca ulang sistem demokrasi Pancasila. Dia beralasan, hal tersebut sudah menjadi sistem demokrasi yang dipilih di Indonesia.

“Hendaklah bangsa ini tetap mempertahankan sistem lama yang baik, dan mengambil sistem yang baru lebih baik lagi. Karena yang baru setelah dikoreksi belum tentu lebih baik,” ujarnya, mengutip pesan Cak Nur, saat era reformasi baru bergulir.

Dikatakan, bahwa buku Sistem Demokrasi Pancasila tentu terbuka dan harus dibaca dan kritisi bersama. Sehingga gagasan yang termaktub dalam buku SDP itu siap dikontestasikan agar memunculkan gagasan lain. Karena tentu tak terelak lagi kontestasi gagasan akan pasti terjadi.

“Buku Sistem Demokrasi Pancasila ini, akan saya  pakai sebagai bahan diskusi dalam seminar mata kuliah di PascaSarjana Unas. Buku SDP akan menjadi bacaan wajib mata kuliah pascasarjana ilmu politik Unas,” ujarnya.

Menurutnya, buku SDP tersebut ditulis dengan saksama penuh dengan unsur akademik. Ikhtiar penulisan tidak lepas dari objek merujuk fonding father yang ditulis menjadi karya yang sangat mudah dibaca.