Sidang Kasus Suap Jaksa, Nama Wali Kota Yogyakarta Disebut-sebut
YOGYAKARTA – Nama Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, disebut-sebut dalam sidang kasus suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta di 2019.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Yogyakarta, Rabu (15/1/2020). Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Asep Permana itu, menghadirkan Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, sebagai saksi dua terdakwa, yakni Eka Safitra, jaksa fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono, jaksa fungsional Kejari Surakarta.
Nama Haryadi muncul, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto, mengkonfirmasi sejumlah keterangan Agus Tri Haryono dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di KPK sebelumnya. “Ada permintaan Wali Kota (Haryadi Suyuti) untuk dimenangkan proyek, masih ingat saudara?” tanya Jaksa KPK kepada Agus Tri Haryono.
Agus kemudian membenarkan, memang pernah ada permintaan dari Haryadi Suyuti kepadanya, untuk memenangkan proyek pembangunan tertentu. Karena lupa detail proyek yang dimaksud, Agus kemudian meminta JPU KPK membacakan isi BAP.
“Di BAP Nomor 40, pembangunan Gedung DLH (Dinas Lingkungan Hidup) di 2019, saat itu pekerjaan tersebut masih proses lelang. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti setelah lebaran 2018 memanggil saya (Agus), Waseso, Wahyu dan Aris di ruang kerja Wali Kota. Pada saat itu Haryadi Suyuti meminta saya memenangkan perusahaan dari Bandung,” kata Jaksa KPK membacakan kutipan dalam BAP yang kemudian dibenarkan oleh Agus.
“Iya seperti itu,” ucap Agus, meski mengaku lupa nama perusahaan yang dimaksud.
JPU melanjutkan keterangan di dalam BAP Agus, Haryadi Suyuti juga pernah meminta Agus untuk memenangkan tiga perusahaan BUMN penyedia jasa konstruksi, untuk proyek rehab Graha Balaikota Yogyakarta yang rencananya akan dilelang pada 2020 dengan pagu Rp110 miliar. “Kedua, pembangunan Graha Balaikota 2020 rencananya akan dilelang Tahun 2020 dengan pagu Rp110 miliar, multiyear, bahwa perusahaan yang diperkenalkan wali kota kepada saya (Agus) untuk dimenangkan adalah PT PP, PT Nindya Karya, PT Brantas,” ujar JPU mengkonfirmasi.
Isi BAP itu kemudian kembali dibenarkan oleh Agus.”Betul,” kata Agus.
JPU KPK Wawan Yunarwanto, sebelumnya telah memohon izin menanyakan sejumlah hal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kasus suap proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Soepomo, yang menjadi perkara sidang. Meski demikian, diklaim, fakta yang dipertanyakan memiliki keterkaitan dengan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Permohonan itu kemudian disetujui oleh hakim ketua.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membantah dirinya pernah meminta Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, memenangkan tender proyek DLH untuk perusahaan yang ditunjuknya. “Tidak ada, bukan begitu. Memenangkan itu kok bahasanya terlalu tendensius,” kata Haryadi.
Haryadi mengklaim meluruskan, ia hanya menyampaikan agar dalam pembangunan DLH Kota Yogyakarta dicari kontraktor yang berkualitas. Tidak hanya berpatokan pada perusahaan yang menawarkan dengan harga paling rendah. “Jangan terjebak pada turun-turunan (harga), dlosor-dlosoran harga, nanti pasti ending-nya tidak berkualitas. Kemudian juga cari kontraktor yang berkualitas, kemudian waktunya agar diperhatikan,” tandasnya.
Haryadi juga membantah, pernah mengarahkan suatu proyek di Pemkot Yogyakarta untuk perusahaan tertentu. Terkait penyebutan tiga nama perusahaan BUMN untuk dimenangkan dalam proyek pengerjaan gedung Grha Balaikota, Haryadi mengatakan, semua tetap mengikuti proses yang ada, dengan mempertimbangkan kualitas serta tidak terjebak pada persoalan harga semata. “Kalau BUMN kan berkualitas menurut saya, BUMN kan ada ‘GCG (Good Corporate Governance)’, ya pokoknya ini kan proyek besar, hati-hati. Kita jangan terjebak pada situasi dumeh regane murah (asalkan harganya murah), jangan main-main,” kata dia. (Ant)