Dampak Keamanan Jadi Pertimbangan Utama Evakuasi WNI

JAKARTA — Dampak terhadap warga sipil, perekonomian, dan keamanan menjadi pertimbangan utama untuk mengevakuasi WNI dari Timur Tengah, jika ketegangan di kawasan itu tidak kunjung mereda.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus memantau perkembangan terakhir situasi keamanan dan politik di Timur Tengah yang kembali memanas pascaterbunuhnya komandan militer Iran dalam serangan udara yang dilancarkan AS di Irak.

“Baik perwakilan maupun pemerintah pusat telah menyiapkan rencana kontingensi dan mengantisipasi segala macam kemungkinan yang terjadi…yang intinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang tinggal di sana,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/1) malam.

Perlindungan menjadi salah satu upaya yang diprioritaskan Kemlu selain diplomasi damai yang terus digaungkan melalui berbagai saluran agar pihak-pihak yang berkonflik dapat sama-sama menahan diri dan mencegah eskalasi terjadi.
Saat ini tercatat 474 WNI berada di Iran, sementara di Irak terdapat 860 WNI.

WNI di Iran didominasi oleh pelajar sedangkan di Irak sebagian besar adalah pekerja profesional.

Selain yang terdaftar secara resmi, Judha mengungkapkan bahwa banyak WNI di Irak bekerja di sektor domestik yang bisa dipastikan tidak melalui jalur prosedural.

Pasalnya, Indonesia telah menutup pengiriman pekerja migran ke Irak melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 206 Tahun 2012 karena alasan keamanan.

“Oleh karena itu, kami sangat mendorong agar calon pekerja migran yang mendapat penawaran untuk penempatan ke Timur Tengah, khususnya untuk sektor pekerja domestik, agar berhati-hati karena kita sudah menutup Timur Tengah untuk penempatan tenaga kerja di sektor domestik,” tutur Judha.