Banyak Masyarakat Miskin di Sikka tak Dapat Bantuan

MAUMERE – Banyak  masyarakat miskin di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang seharusnya dari segi pendapatan dan kondisi rumah dapat menerima bantuan seperti  Beras Sejahtera (Rastra) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak mendapatkannya sama sekali.

Saat kunjungan ke masyarakat pun bupati Sikka mengakui menemukan banyak sekali masyarakat miskin namun mereka saat ditanyakan mengenai bantuan mengakui tidak mendapatkannya.

“Saat di Waigete saya kunjungi 8 Kepala Keluarga (KK) miskin dan saat saya tanyakan mereka katakan tidak dapat bantuan PKH,” kata bupati Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Roberto Diogo, Senin (20/1/2020).

Robi sapaannya meminta agar data PKH harus benar dan bila ditangani secara benar maka diharapkan tidak ada lagi keluarga miskin dan tidak mampu sehingga hal ini harus diselesaikan hingga tahun 2021 nanti.

Untuk itu semua program bantuan pintanya, harus diarahkan kepada keluarga miskin disesuaikan dengan kondisi yang ada sehinhgga ada langkah nyata menyelesaikan persoalan yang ada.

“Beberapa waktu lalu para bupati berkoordinasi dengan menteri Sosial. Khusus NTT progresnya masih kurang terkait pembangunan Sumber Daya Manusia dimana NTT masih peringkat ketiga terbawah selain Papua dan Papua Barat,” terangnya.

Untuk itu sebut Robi, perlu ada terobosan baru dimana tahap pertama melakukan perapian data dan saat turun ke masyarakat tanggalkan semua jabatan untuk mengurus rakyat dan jangan sombong.

Dia meminta melakukan verifikasi dan pendataan lagi secara jujur baik data tentang PKH maupun data JKN KIS serta data tersebut akan diserahkan bulan Februari 2020  ini.

“Akan ada beberapa keluarga miskin yang selama ini KIS dibiayai APBD dipindahkan untuk dibiayai APBN. Para pendamping PKH dan pendamping desa  harus fokus dan berkomitmen untuk bekerja bagi masyarakat miskin,” pesannya.

Sementara itu, kepala dinas Sosial kabupaten Sikka, provinsi NTT dr. Delly Pasande, menyebutkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Sikka tahun 2016 sebanyak 8.529 meningkat drastis menjadi 15.111 keluarga.

Selanjutnya, sambung Delly, pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 17.957 keluarga dan tahun 2019 menurun menjadi 15.784 keluarga dimana kecamatan Talibura tertinggi dengan sebanyak 2.011 KPM.

“Jumlah pendamping KPH sebanyak 75 orang dan 2 asisten pendamping. Selain itu terdapat 5 operator dan 2 koordinator kabupaten. Jumlah pendamping ini berkurang dibandingkan tahun 2018 sebanyak 82 orang,” ungkapnya.

Delly juga meminta agar tenaga pendamping PKH harus lebih sering turun ke desa atau kelurahan dan lebih dekat dengan kepala desa, lurah maupun camat di wilayah kerjanya masing-masing.