Belasan Kades di Nunukan Ingin Bertemu Presiden Jokowi
NUNUKAN – Sebanyak 13 kepala desa yang ada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, berniat menemui Presiden Joko Widodo. Niat tersebut akan dilakukan, saat presiden berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara, yang diagendakan 17-19 Desember 2019.
Ke-13 kades itu, menurut Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis S.Sos, ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Yaitu, atas upaya yang dilakukan, sehingga desa di Sungai Sumantipal masuk wilayah NKRI. “Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Utara tak disia-siakan oleh 13 kepala desa yang tergabung dalam Kecamatan Lumbis Pansiangan untuk dapat bertemu Pak Jokowi. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden karena atas usaha keras pemerintah dan negara, wilayah desa di Sungai Sumantipal masuk wilayah NKRI,” ucap Lumbis.
Wilayah di Sungai Sumantipal, sebelumnya berada di Kecamatan Lumbis Ogong sebelum dimekarkan selama ini menjadi Outstanding Boundry Problem (Sengketa Batas) RI-Malaysia. Sudah lama, masyarakat perbatasan di wilayah Kabudaya merindukan kunjungan Presiden Jokowi ke wilayahnya untuk berdialog walau hanya semenit. “Keinginan itu sebagai rasa simpati dan terima kasih kepada pemerintah. Meskipun Presiden Jokowi tidak mengagendakan berkunjung ke Kecamatan Lumbis Pansiangan karena padatnya acara,” katanya.
“Kami memahami padatnya jadwal Bapak Presiden yang tidak memungkinkan untuk datang ke Lumbis Pansiangan. Namun, beberapa kepala desa diundang hadir ke Tarakan, dan semoga mereka dapat bertemu Bapak Presiden,” tambah Lumbis.
Kepala Desa Sumantipal, Busiau mengatakan, berkat kerja keras pemerintah pusat, akhirnya wilayah itu telah resmi menjadi bagian dari NKRI. Hal itu terjadi, setelah ditandatanganinya MoU antara RI-Malaysia di Kuala Lumpur pada 20 November 2019.
Busiau menambahkan, wilayah di Sungai Sumantipal yang terdiri beberapa desa, menjadi “rebutan” antara Indonesia dengan Malaysia sejak 1983. Saat itu, wilayah yang berada di perbatasan Kabudaya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ini mulai diklaim Malaysia. Perundingan yang ditempuh pemerintah Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung sejak 2012. Dan hal itu tidak diketahui oleh semua masyarakat di daerah itu bahkan Indonesia.
Selama ini, Busiau memahami, tanah adat yang ditempatinya secara turun temurun sering disebutnya “wilayah tanpa negara”. Meskipun dalam penentuan batas negara antara Indonesia dengan Malaysia mengacu pada Uti Prosedetis Yuridis (mewarisi wilayah jajahan Belanda dan Inggris). “Selama ini kami masyarakat di wilayah Sungai Sumantipal terus merapatkan barisan memperkuat nasionalisme agar masyarakat tidak terpengaruh dengan inflitrasi asing walaupun kami digempur dengan berbagai cara oleh pihak asing,” ujar Busiau.
“Oleh karena itu, setelah wilayah tersebut resmi menjadi milik NKRI, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan YME dan terima kasih kepada pemerintah pusat. Kami dari masyarakat di Kecamatan Lumbis Pansiangan ingin menyampaikan ucapan terima langsung kepada Bapak Presiden Jokowi,” tambah Busiau. (Ant)