Akuntan SKPD dari Berbagai Daerah Ikuti ‘Workshop’ BPKP

PADANG — Sejumlah akuntan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat dan dari berbagai daerah di Indonesia, mendapatkan pembinaan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, melalui kegiatan Annual Workshop State Accountability Revitalization (STAR) Project Tahun 2019 di Padang, Selasa (26/11/2019).

Senior Project Officer ADB, Deeny Simanjuntak, menjelaskan, STAR-BPKP merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

STAR-BPKP yang didanai dari ADB ini, merupakan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik dan fungsi audit, melalui penguatan lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan manajemen keuangan publik dan audit.

Ia menyebutkan kegiatan Annual Workshop STAR 2019 merupakan langkah strategis, agar dapat menjadi media sharing dan ajang komunikasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) STAR BPKP, untuk peningkatan kapabilitas APIP dan PKN menuju tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Kita tentu berharap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan baik,” katanya di Padang, Selasa (26/11/2019).

Kepada peserta juga diharapkan agar benar-benar secara serius mengikuti kegiatan tersebut, agar nanti dikemudian hari para akuntan di berbagai SKPD, tidak ada lagi ditemukan kesalahan input data keuangan negara, yang dilakukan oleh para Apartur Sipil Negara (ASN) tersebut.

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Buyung Wiromo, mengatakan, workshop STAR dimaksudkan untuk meningkatkan awareness stakeholder, dalam menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan stakeholder terhadap upaya penerapan organisasi pembelajar bagi pengembangan SDM APIP.

“STAR-BPKP ini bertujuan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan fungsi audit internal sektor publik, melalui penguatan kompetensi SDM PKN dan APIP yang menjalankan manajemen keuangan negara/daerah dan audit internal sektor publik,” ujarnya.

Disebutkan, penyelenggaraan STAR-BPKP telah berlangsung sejak tahun 2013, dan tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan kegiatan STAR BPKP. Untuk rangkaian kegiatan yaitu diawali pembukaan yang dilanjutkan talkshow dengan tema pengembangan manajemen talenta ASN APIP melalui penguatan organisasi pembelajar dalam mendukung peningkatan birokrasi pelayanan publik.

Kemudian dilanjutkan diskusi panel dengan tema Best practice organisasi pembelajar dalam rangka penguatan proses pembelajaran pada organisasi sektor publik, Diskusi panel pertama dengan tema Pengembangan manajemen talenta ASN APIP dan dukungan alternatif pembiayaannya serta diskusi panel kedua dengan tema peningkatan kapasitas ASN APIP dalam memperkuat hubungan antar audit eksternal dan internal.

Dikatakannya, kegiatan workshop STAR 2019 digelar selama dua hari Selasa dan Rabu dihadiri oleh 211 peserta yang terdiri dari 11 orang narasumber dan moderator, 45 orang dari Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta 13 orang dari Inspektorat Kementerian/Lembaga, dan 37 orang Perwakilan BPKP Provinsi seluruh Indonesia. Selain itu juga 24 orang Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 57 peserta yang berasal dari BPKP Pusat, serta 24 orang Tim Project Management Consultant STAR.

“Proyek STAR yang dimulai sejak tahun 2013 ini akan berakhir di tanggal 31 Maret 2020 mendatang. Kita berharap hal ini dapat mempekuat para akuntan negara tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, melalui kegiatan tersebut Pemko Padang tentu sangat terbantu, karena berkaitan terhadap penguatan SDM. Apalagi ke depan kebutuhan akan kualitas daripada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta bimbingan dan advokasi kepada ASN di Padang khususnya, hingga pendampingan yang dilakukan sampai ke tingkat kelurahan.

Menurutnya, untuk Kota Padang sendiri cukup banyak pemeriksaan-pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan pihak terkait. Mulai dari Inspektorat Kota, Provinsi dan Pusat. Lalu BPK, BPKP hingga KPK serta kepolisian, kejaksaan ditambah non-governmental organization (NGO)-NGO dan lainnya.

“Makanya perlu penguatan kepada SDM-SDM kita, sehingga segala sesuatunya itu bisa terantisipasi secara baik. Apalagi dari semangat yang ditekankan Presiden RI pada beberapa kesempatan yang lalu yaitu semangat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan. Maka dari itu kita perlu bimbingan, pendampingan dan penguatan yang lebih maksimal lagi,” sebutnya.

Diungkapkannya, sekaitan hanya sebanyak 15 orang dari Kota Padang yang mengikuti program STAR menurutnya masih kurang. Hal itu mengingat untuk SKPD di Pemko Padang saat ini yaitu sebanyak 52 SKPD belum lagi 104 kelurahan.

“Menurut hemat saya program STAR ini perlu dilanjutkan lagi. Karena memang dari bimbingan yang diberikan selama ini oleh BPKP, alhamdulillah selama masa kepemimpinan saya sebagai wali kota bisa meraih meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun ini yang keenam,” tegasnya.