Selama di Kampung Halaman, Perekonomian Perantau Wamena Dibantu Pemerintah

PESISIR SELATAN – Sepulang perantau Sumatera Barat yang ada di Wamena Papua, pasca-kerusuhan yang mengakibatkan 9 orang warga Minang meninggal dunia, kini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan perhatian khusus.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, selama perantau Wamena berada di kampung halaman, pemerintah akan membantu berbagai hal, agar kondisi perekonomian keluarga tidak terpuruk. Hal yang bakal dibantu itu, pelayanan dokumen kependudukan, permodalan usaha, dan perihal sekolah anak-anak perantau Wamena.

Ia menyebutkan tidak baik apabila pemerintah membiarkan begitu saja masyarakat yang baru pulang dari daerah kerusuhan itu. Padahal sangat jelas, kepulangan mereka ka kampung halaman, sebagai upaya menghindari terjadinya kerusuhan susulan.

“Parantau yang pulang ke kampung halamannya yakni di Kabupaten Pesisir Selatan ada sebanyak 232 orang. Sekarang mereka telah berkumpul dengan keluarganya, tapi ada hal yang perlu disiapkan, yakni soal pekerjaan mereka,” katanya, Senin (7/10/2019).

Ia menjelaskan untuk persoalan itu, Pemkab Pesisir Selatan telah mempersiapkan sejumlah rencana terkait pekerjaan perantau yang pulang. Salah satunya memberikan permodalan untuk menjalankan usaha.

Terkait apa jenis usahanya, tergantung dari keinginan orangnya, yang berpotensi dikembangkan di masing-masing daerah.

“Nanti akan kita coba ada memberikan semacam pelatihan sesuai dengan keinginan masyarakat perantau ini. Tujuannya itu biar ada keterampilan dalam menjalankan usaha. Setelah keterampilan ada, barulah kita siapkan modal usahanya,” ujarnya.

Selain soal memberikan dukungan tentang perekonomian. Pemkab Pesisir Selatan juga bakalan memudahkan layanan dokumen kependudukan hingga pelayan publiknya. Dokumen yang dimaksud ini, mungkin semacam data kependudukan, karena selama ini berada di Wamena, dan kini kembali ke daerah asal. Jadi, data-data kependudukannya tidak masuk dalam data Pemkab Pesisir Selatan.

“Ya, layanan ini tidak hanya mengenai dokumen kependudukan saja namun juga untuk sekolah dan keperluan lainnya. Memang mereka telah memiki kependudukan di Wamena. Nah selama berada di daerah asalnya, sembari menunggu situasi kondusif di Wamena, keberadaan mereka kita data juga,” sebutnya.

Menurutnya, alasan utama hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Pesisir Selatan terhadap para perantau asal Pesisir Selatan di Wamena tersebut. Hingga kini ia mengakui pihaknya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan di Papua.

“Sebelumnya kita sama-sama mendengar kabar duka bagaimana peristiwa tragis yang terjadi di Wamena. Selamat saja dari kejadian itu, kita semua sudah mengucap syukur. Saat ini mereka tidak punya harta benda lagi, tentu harus memulai lagi dari awal,” ucapnya lagi.

Hendrajoni pun mengakui sebagian perantau yang pulang tersebut, juga ada dibantu oleh sumbangan masyarakat Sumatera Barat, dan ada juga ada dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Padang. Berkat ACT juga, telah membantu masyarakat Pesisir Selatan di Wamena untuk kembali ke kampung halaman.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pesisir Selatan, ada sebanyak 232 perantau asal daerah setempat di Wamena sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada 132 orang pulang pada 3 Oktober 2019, lalu 100 orang pada 4 Oktober, dan pada Sabtu 5 Oktober dipulangkan pula sebanyak 10 orang.

Selain itu, juga terdapat sebanyak sembilan orang warga setempat yang meninggal dunia pada insiden berdarah tersebut. Delapan diantaranya dimakamkan di Pesisir Selatan dan satunya lagi karena berbagai pertimbangan akhirnya dimakamkan di Wamena.

Sebagai bentuk kepedulian masing-masing ahli waris para korban diserahkan santunan sebanyak Rp9 juta, Rp5 juta dari Pemkab dan sisanya Rp4 juta dari Badan Amil Zakat Pesisir Selatan.