Pengelolaan POJ Butuh Pantauan Semua Pihak

Ia menyebutkan juga, untuk fase pengelolaan, Jakpro akan tetap berkolaborasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta dan stakeholders terkait.

“Untuk Planetarium, tentunya seperti yang disampaikan pak Hakim, kami akan berkolaborasi dengan ahli bidang masing-masing. Karena Jakpro hanya ahli di bidang properti dan infrastruktur. Untuk pengelolaan kami akan berkolaborasi dengan ahlinya,” paparnya.

Terkait pengelolaan, Luky menyebutkan, akan ada unit bisnis usaha atau anak perusahaan Jakpro yang ditugaskan mengelola.

“Untuk kegiatan acara kita akan berkolaborasi dengan dinas kebudayaan. Terkait siapa yang akan masuk dalam tim atau PT, kita akan berkolaborasi dan menarik tim ahli. Karena kan disini ada kesenian, planetarium dan teater,” ujarnya lebih lanjut.

Kepala UPT Observatorium ITERA Lampung, Dr. Hakim Luthfi Malasan, menyatakan bahwa pengelolaan planetarium dan observatorium ini membutuhkan pengelolaan yang tidak menimbulkan konflik.

“Planetarium dan Observatorium kan memang bukan pusat yang menghasilkan profit. Saat kebijakan privatisasi diambil, maka potensi keilmuan ini bisa hilang,” kata Hakim.

Sebagai contoh, pengelolaan Sabuga Bandung semenjak diprivatisasi menghilangkan fungsi keilmuannya.

“Dulu di Sabuga itu ada planetariumnya. Tapi sekarang hilang. Sekarang berubah total. Lebih banyak event. Tak jarang, event yang ada menyebabkan kerusakan,” ujarnya.

Hakim menyatakan ketakutannya jika lembaga sains, seperti POJ akan mengalami hal yang sama dengan Sabuga.

“Saat pengelolaan berpindah, maka akses akan terbatas. Maka, kita sebagai astronom, pihak pendidikan dan pihak yang peduli harus terus menerus mengingatkan dan tampil sebagai watch dog pada pengelolaannya agar tetap dalam jalur misinya,” kata Hakim tegas.