Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Bahas Transportasi Terintegrasi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima kunjungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurut Anies, kedatangan Menteri BUMN itu membahas soal pengelolaan moda transportasi di Jakarta yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dia memastikan rencana-rencana pembangunan di Jakarta berjalan tanpa hambatan. Hal itu berdasarkan rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

“Terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Dia menjelaskan, hasil pembicaraain itu terkait pengintegrasian sistem pengelolaan transportasi, bukan terkait infrastruktur. Sebab selama ini transportasi milik Pemprov DKI Jakarta belum terintegrasi dengan pemerintah pusat.

“Jadi kita mengintegrasikan antara kereta api dengan angkutan darat sehingga bisa satu pengelolaan. Detilnya nanti ada tim kecil yang akan bekerja dari Pemprov DKI dan BUMN,” ucapnya.

Anies menyebut pengintegrasian sistem pengelolaan transportasi diyakini akan lebih mempermudahkan masyarakat. Seperti halnya dalam menggunakan bus Transjakarta kemudian berpindah ke kereta commuter line atau KRL.

Selain itu, Anies menyebut pengintegrasian sistem pengelolaan transportasi diyakini akan lebih mempermudahkan masyarakat. Seperti halnya dalam menggunakan bus Transjakarta kemudian berpindah ke kereta commuter line atau KRL.

Hal itu dapat memudahkan pengguna transportasi umum, karena bisa menggunakan satu kartu untuk semua jenis transportasi. Namun ada transportasi yang dikelola pemerintah pusat masih belum terintegrasi.

“Saat ini menggunakan JakLingko sudah bisa untuk semua transportasi kecuali untuk (transportasi) yang dikelola pemerintah pusat. Maka dibahas supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola pemerintah pusat juga,” katanya.

Anies mengatakan, saat ini pihaknya bersama BUMN sudah membentuk tim kecil untuk menyusun langkah-langkah penyatuan program integrasi moda transportasi.

“Tim kecil yang akan bekerja dari Pemprov DKI dan BUMN. Tim kecil ini nanti akan merumuskan langkah-langkah. Tapi arahan dari Pak Presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang dan tata ruang itu dikelola oleh DKI,” kata Anies.

Sementara Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, transportasi Jakarta masih memiliki beberapa persoalan. Diantaranya terkait sistem pembayaran hingga konektivitas antar moda transportasi.

“Sistem pembayarannya, interkoneksi titiknya. Kadang-kadang berhenti di sini, mesti jalan baru sambung lagi, kartunya beda lagi. Ini kan mesti dipikirkan,” ujarnya.

Pasalnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta masih membuat sebuah tim untuk merumuskan jalan keluar persoalan tersebut.

“Intinya biarkan saja dipimpin Pak Gubernur, BUMN mendukung. Memang kita mau bikin ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD dan BUMS. Nanti ada tim task force di bawah Pak Wamen Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) sehingga tim task force ini punya deadline,” tutur Erick.

Dia menilai saat ini moda transportasi di Jakarta belum terintegrasi dengan baik. Misalnya dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya yang masih harus ditempuh dengan berjalan kaki yang cukup jauh.

“Ya soal sistem pembayarannya, juga interkoneksi titiknya, kadang berhenti di sini, mesti jalan dulu baru kemudian nyambung lagi. Kartunya juga beda lagi. Ini mesti dipikirkan, apalagi kalau akan jadi kota global mesti nyambung,” ucap Erick.

Erick menuturkan pihaknya akan mendukung penuh arahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan integrasi sistem pengelolaan transportasi tersebut. Selain itu Kementerian BUMN ingin membangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD dan swasta.

“Nantinya akan ada task force di bawah Pak Tiko (Wamen BUMN) sehingga tim ini punya deadline misalnya setahun atau enam bulan mesti tuntas,” katanya.

Integrasi pengelolaan transportasi itu, tambah Erick, juga tidak akan melibatkan pembangunan infrastruktur melainkan lebih kepada pembenahan sistem pengelolaan.

Diberitahukan, Menteri Erick mengenakan baju batik warna cokelat mengunjungi kantor Gubernur DKI di Balai Kota DKI dengan berjalan kaki dari kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan ke Balai Kota yang juga berada di jalan yang sama ditemani Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.