Jajaran BUMN Diminta Tingkatkan Integritas Cegah Korupsi

Tak hanya itu, adanya korupsi di jajaran pemerintahan juga menjadi suatu reputasi yang berat untuk pegawai yang selama ini telah berkomitmen dalam menjaga nilai-nilai kerja dan profesionalismenya.

“Jadi, mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan baik akhirnya hancur reputasinya dengan kejadian (korupsi) di antara BUMN hingga orang menganggap semuanya buruk,” katanya.

Sri Mulyani mengingatkan, bahwa semua aset, kekayaan dan kekuasaan yang dikelola oleh orang-orang dalam jajaran pemerintah bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat juga sangat peka terhadap kasus korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintah, sehingga harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kontrol terhadap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

“Suatu aset, kekayaaan, kekuasaan itu bukan uang kita, itu uang rakyat. Saya rasa seharusnya kita belajarlah dari situasi itu, masyarakat kan betul-betul masalah korupsi itu mereka bersatu, mereka against korupsi,” katanya.

Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya direksi BUMN yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Menteri BUMN Rini Soemarno menjabat pada 2014 lalu.

Sebelumnya, diberitakan dalam beberapa minggu terakhir dua direksi BUMN ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, yaitu Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda, terkait suap impor ikan dan Direktur Utama PT Inti, Darman Mappangara, sebagai tersangka kasus dugaan suap antarBUMN yang melibatkan PT Angkasa Pura II. (Ant)