DPRD DKI Fokuskan Pembahasan Menyangkut Kehidupan Warga Jakarta

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menilai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 lebih penting dibandingkan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Iyalah anggaran lebih penting,” kata M Taufik kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, pembahasan APBD DKI menyangkut uang rakyat yang diprioritaskan saat ini. “Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dia menuturkan pembahasan RAPBD tahun 2020 kata Taufik, harus diselesaikan paling lambat 30 November 2019 mendatang. Karena itu ia menganggap pembahasan soal anggaran DKI ini harus dikebut.

Taufik mengatakan, secara aturan APBD harus diketok sebelum 30 November. Namun menurutnya pengesahan APBD 2020 masih memungkinkan dilakukan pada pekan pertama Desember. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya agar pengesahan bisa dilakukan sesuai target.

“Sampai Minggu pertama Desember masih mungkin. Ya kita mau press (tekan) di 30 November,” ungkapnya.

Dia memaklumi penurunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. Pemprov DKI Jakarta merevisi Rancangan APBD DKI 2020, dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. Nilainya menurun Rp 6,55 triliun.

“Revisi itu turun karena situasi ekonomi. Jadi kalau dia naik, kami tanya,” imbuhnya.

Kata dia, eksekutif telah menjelaskan penurunan anggaran tersebut. Kemudian setelahnya langsung dibahas di masing-masing komisi. “Kemudian kembali lagi dibahas di Banggar,” tuturnya.

Namun saat disinggung terkait pemilihan wakil gubernur, DPD Partai Gerindra DKI menargetkan di penghujung tahun ini, posisi yang ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno akan kembali terisi.

“Wagub sebelum tahun baru ada,” ujar Taufik.

Sementara Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, Pemprov merevisi KUA-PPAS 2020 yang diusulkan sebesar Rp 89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

“Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun,” paparnya.

Sekda menjelaskan dana bagi hasil DKI salah satunya berasal dari dana perimbangan. Pasalnya pemerintah pusat memiliki piutang kepada DKI, karena tidak mencairkan dana perimbangan senilai Rp 6,39 triliun.

Menurutnya, realisasi APBN hingga Agustus 2019 defisit Rp 192,1 triliun. Akibatnya, dana perimbangan DKI Jakarta menurun. Selain itu prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DKI 2019 juga turun dari Rp 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun.