Pesisir Selatan Canangkan Nagari Statistik

PESISIR SELATAN – Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dipersiapkan menjadi Nagari Statistik, seperti yang telah dicanangkan di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Daerah tersebut telah dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Rabu (4/9/2019) pekan lalu. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pesisir Selatan, Harrison Tar, mengatakan, saat ini keberadaan data memiliki daya tawar tinggi.

Keberadaanya, memberikan Insight (padangan-padangan) baru dalam pengambilan kebijakan arah pembangunan. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mempersiapkan daerahnya menjadi Nagari Statistik di 2020 mendatang. “Dengan adanya Pepres nomor 39 tahun 2019 kabupaten dan kota berlomba, untuk mewujudkan ketersediaan data guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang harus didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan,“ katanya, Senin (9/9/2019).

Konsep pelaksanaan Nagari Statistik menjadi catatan sejarah untuk dunia perstatistikan di tanah air, khususnya Sumatera Barat. Pemkab Pesisir Selatan, dalam pelaksanaan satu data Indonesia masih dalam tahap peningkatan kualitas statistik sektoral.

“Kita telah melakukan sosialisasi pelaksanaan statistik sektoral Perangkat Daerah pada 20 Agustus 2019 dengan menghadirkan narasumber dari BPS Provinsi Sumatera Barat dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat, serta di ikuti oleh Perangkat Daerah, Camat dan Walinagari, mudah-mudah akan terdapat persamaan persepsi mengenai pengelolaan data sektoral Perangkat Daerah kedepannya,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan nagari statistik, akan diusulkan pada 2020 dengan target kinerja seluruh nagari di kabupaten Pesisir Selatan. “Untuk 2020, kita akan persiapkan seluruh nagari di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai nagari statistik, segala sesuatunya akan kita persiapkan termasuk membuat Peraturan Bupati terkait dengan Pengelolaan Satu Data Pesisir Selatan,”  tegasnya.

Yang dipersiapkan untuk program tersebut adalah, pembentukan Pokja Statistik Sektoral, pembenahan data secara top down dan botton down. Menyamakan persepsi, terkati dengan Satu Standard Data, Satu Metadata Baku, Mendukung interoperabilitas data dan Menggunakan kode referensi data.

Kepala BPS Sumatera Barat, Sukardi, mengatakan, tidak mudah untuk mewujudkan satu data Indonesia yang berkualitas. Tantangan pelaksanaanya sangat luar biasa. Dimulai dengan penguasaan data secara individu, akses yang sangat terbatas, format data yang tidak sesuai. Kemudian, perbedaan standar untuk data yang sama, sampai dengan perbedaan kode referensi.

“Untuk itulah pencanangan Nagari Statistik ini menjadi sangat penting, dalam meletakkan pondasi mewujudkan Satu Data Indonesia, tidak mungkin kita bisa mewujudkan Satu Data Indonesia bila wilayah-wilayah administrasi di dalamnya masih belum sadar data,” ujarnya.

Sementara itu disebutnya, Think Globally Act Locally atau berpikir global dan bertindak lokal, menjadi satu tagline yang pantas buat dalam pencanangan Nagari Statistik tersebut. “Kita punya gagasan besar untuk mewujudkan Satu Data Indonesia, dengan dimulai dari hal yang terkecil. Dari Nagari Statistik inilah setiap kegiatan dan aktivitas warga dan masyarakatnya baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan aktivitas lainnya akan dicatat sebagi sebuah data dan dikelola menjadi informasi yang sangat berguna dalam berbagai hal kebijakan,” paparannya.

Kebiasaan melakukan pencatatan aktivitas, sebenarnya menjadi upaya untuk membentuk dan mencatat sejarah diri sendiri. Yaitu sejarah sebagai Nagari Statistik satu-satunya di Indonesia. “Dari Nagari Mencatat Indonesia!” tandasnya.

Nagari Statistik diharapkan menjadi model Nagari yang sadar data, mampu menjadi miniatur dan prototype, untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. “Perwujudan Nagari Statistik ini harus diikuti dengan capacity building yang terus menerus, perencanaan yang matang, pelaksanaan lapangan yang sungguh-sungguh, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta diseminasi dan penyebaran informasinya yang transparan dan akuntabel,” sebutnya.