Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Masih Dikaji

BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, mengatakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke kawasan baru, sampai sekarang masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman.

“Pembahasan pemindahan ibu Kota Jabar di tingkat DPRD Jabar, sudah terakomodir dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Tataruang wilayah Jabar. Peluang berpindahnya pusat pemerintahan Jawa Barat hanya tinggal menunggu hasil kajian Dinas Perkim Jabar,” ujar Hasbullah Rahmat, di Bekasi, Minggu (15/9/2019).

Dikatakan, setelah hasil kajian keluar menunjuk pada salah satu kawasan, maka akan dilakukan anggaran untuk membuat Detail Enegering Design (DED). Sehingga, ke depan bisa diikuti dinas lainnya untuk mendesain wilayah Ibu Kota Jabar.

Dia mencontohkan, Dinas Bina Marga setelah wilayah ditetapkan maka harus memperbanyak akses jalan menuju wilayah Ibu Kota Jabar, agar memberikan kemudahan. Begitu pun dinas lainnya, seperti Bappeda harus mendesain efektivitas tata ruang.

Sehingga, ruang pengalihan fungsi lahan lokasi ibu kota baru tersebut tidak banyak yang hilang, apalagi menyangkut lahan sawah teknis, sekecil mungkin harus dihindari karena itu sumber kehidupan masyarakat Jabar, karenanya perlu dilakukan kajian komprehensif.

“Secara prinsip, DPRD Jabar sudah menyetujui ruang dalam revisi perda tata ruang Jabar kemungkinan pindah ibu kota, tinggal di mana titik, maka akan ada kajian secara akademik, lalu pembuatan DED,” tandasnya.

Ia menyampaikan, bahwa fraksinya sudah mengkritisi terkait pemilihan lokasi wilayah Ibu Kota di Tegalluar, Kabupaten Bandung. Pasalnya,m wilayah Tegalluar, memiliki ancaman bencana yang sangat besar.

“Tegalluar diketahui kawasan sesar lembang dan tanah bergerak yang sangat aktif, begitu pun ancaman lainnya seperti banjir, erupsi gunung berapi dan lainnya. PAN memberi masukan agar Gubernur melakukan kajian sangat mendalam, agar mendapatkan wilayah yang sangat representatif untuk dijadikan wilayah ibu Kota,” ungkap Hasbullah.

PAN, imbuhnya, lebih mengarahkan Ibu Kota Baru Jabar ke wilayah Walini, Kertajati, atau Subang, yang memang tingkat kebencanaannya kecil, tetapi diketahui sumber air bakunya banyak, mengingat wilayah tersebut akan menjadi pusat pelayanan pusat Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, Kota Bandung sudah tidak mungkin lagi bisa dikembangkan, karena selama ini sudah menjadi pusat Pemerintah Kota Bandung dan Jabar, sekaligus sebagai pusat bisnis atau perekonomian. Sehingga menumpuk di satu tempat.

“Jadi saya kira, Pemprov Jabar sudah benar melakukan perencanaan penataan layanan Ibu Kota Provinsi ke wilayah baru. Karena sekarang dinas yang ada di wilayah Jabar keberadaannya menyebar. Tidak semuanya ada di gedung sate, gedung sate itu hanya simbolisnya saja,” ujar dia.

Jika pusat pelayanan pemerintahan pindah ke wilayah baru tentu akan lebih tertata dan tersentralistik. Bahwa, posisi kantor Gubernur itu menjadi satu hamparan, sehingga masyarakat yang berurusan dengan Pemprov Jabar bisa jalan kaki antardinas satu ke yang lainnya.

“Kalau sekarang tidak bisa, karena ada dinas Provinsi Jabar keberadaannya di Kabupaten Bandung atau Lembang, berpencar tidak tersentral di satu tempat,” pungkasnya.