Kabupaten dan Kota Kurang Mendukung Penanganan Kawasan  Kumuh di Sumatera Barat

Editor: Mahadeva

Team Leader Program Kotaku Sumatera Barat Bajang Ahmadi saat ditemui Cendana News di Padang, Jumat (6/9/2019)/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Luas kawasan kumuh diseluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat saat ini mencapai 9.331,75 haktare. Penanganan kawasan kumuh yang telah dimulai sejak 2014 lalu, saat ini baru mampu mencakup 789,89 haktare.

Team Leader Program Kotaku Sumatera Barat, Bajang Ahmadi, mengatakan, jumlah yang telah ditangani tersebut masih tergolong kecil. Kendala yang dihadapi, sikap pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki menunggu bantuan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Hal tersebut membuat, penanganan menjadi tidak optimal. Dan kawasan kumuh tidak kunjung tertangani. Padahal ada grid, jumlah luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Kawasan kumuh yang hanya 10 haktare, merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota. Luas kawasan kumuh 10 hingga 15 haktare, menjadi kewenangan Pemprov Sumatera Barat. Sedangan untuk luas lebih dari 15 haktare, menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Balai Prasarana Permukiman.

Kendala lain yang dihadapi, penanganan kawasan kumuh belum mendapat dukungan dari berbagai pihak. Padahal, di Sumatera Barat terdapat banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan besarnya.

Mereka seharusnya bisa mengucurkan CSR, untuk membantu penanganan kawasan kumuh. ” Program Kotaku, selama ini berjalan sendiri. Kita mengambil langkah menerapkan penanganan secara bertahap dari tahun ke tahun. Kegiatannya berpatokan SK kepala daerah. Di 2019 ini, kita menargetkan kawasan kumuh dari 9.331,75 haktare itu, bisa ditangani seluas 860 haktare,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Target penanganan paling luas di Kota Padang, dengan 117 haktare. Selain Kota Padang, enam kota lain yang juga menjadi target penanganan adalah Kota Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Solok, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kota Solok. “Jadi memang penanganan kawasan kumuh di Sumatera Barat sampai sekarang masih rendah. Untuk itu tahun ini kita merencanakan melibatkan banyak BUMN dan perusahaan di Sumatera Barat ikut membantu membersihkan lingkungan ini,” ungkapnya.

Lihat juga...