Cina Ingin Ikut Tandatangani Perjanjian Dagang Senjata Internasional
BEIJING –Pemerintah Cina menyampaikan keinginannya, untuk ikut menandatangani Perjanjian Perdagangan Senjata Internasional (Arms Trade Treaty), yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Langkah itu, menjadi wujud dari tanggung jawab Negara, sebagai bagian komunitas internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Cina, Sabtu (28/9/2019).
Langkah Cina itu berseberangan dengan sikap Pemerintah Amerika Serikat, yang justru berencana menarik diri dari pakta tersebut. Presiden AS Donald Trump sempat mengatakan, bahwa Dia berniat menarik negaranya dari pakta yang mengatur perdagangan senjata lintas negara senilai 70 miliar dolar AS.
Perjanjian itu juga mengatur agar senjata tidak diperdagangkan ke para pelanggar hak asasi manusia. Sejauh ini, 104 negara telah menandatangani pakta yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2013. Presiden AS periode 2009-2017 Barack Obama, menandatangani pakta itu, tetapi langkahnya ditentang oleh Asosiasi Senapan Nasional (National Rifle Association) dan kelompok konservatif lain. Dengan demikian, pakta itu belum diratifikasi oleh Parlemen AS.
Diplomat tinggi Cina, Penasihat (Councillor) Wang Yi, di Markas PBB, mengatakan, pemerintah negaranya telah mempersiapkan sejumlah langkah hukum agar dapat bergabung dengan pakta perdagangan senjata internasional. Kementerian Luar Negeri Cina dalam siaran tertulisnya mengatakan bahwa negara itu akan bergabung “secepat mungkin” dalam pakta tersebut. Pengumuman itu merupakan langkah penting bagi Cina yang ingin bertindak aktif ikut mengatur perdagangan senjata internasional. “Sikap tersebut merupakan wujud dukungan Cina terhadap prinsip multilateralisme,” kata Kementerian Luar Negeri.
Multilateralisme merupakan sikap yang mendukung kerja sama antarnegara, dalam menyelesaikan suatu persoalan atau mengatur hubungan dagang internasional. “Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Cina bersedia ikut memperkuat pertukaran dan kerja sama dengan seluruh pihak untuk sama-sama merancang standar dan aturan perdagangan senjata, juga ikut menjaga perdamaian dan stabilitas baik di tingkat kawasan dan global,” tambah Kemlu Cina.
Cina beberapa kali mengkritisi langkah AS, yang kerap berencana menarik diri dari sejumlah pakta internasional dan melanggar aturan yang telah disepakati bersama, apalagi di saat dua negara itu terlibat perang dagang.
Sikap Cina, bagi beberapa pihak, menunjukkan komitmen pemerintah mendukung multilateralisme. Berdasarkan catatan lembaga think-tank, Stockholm International Peace Research Institute, Cina adalah pemasok senjata terbesar kelima dunia. Akan tetapi, Cina belum pernah menyiarkan secara terbuka jumlah senjata yang diekspor ke negara lain.
Selama periode itu, Cina mengirim senjata ke-53 negara, di antaranya Pakistan sebagai penerima utama, diikuti oleh Bangladesh. Beberapa ahli berpendapat, senjata buatan Cina saat ini dapat dibandingkan dengan produksi Rusia atau negara-negara barat, mengingat negara pimpinan Xi Jinping itu telah meningkatkan anggaran untuk sektor militer dan produsen senjata lokal.
Walaupun demikian, informasi akurat menerangkan, kualitas atau performa senjata buatan Cina masih cukup langka ditemukan. Negara-negara barat, khususnya Uni Eropa, menjatuhkan embargo senjata ke Cina pada 1989 terkait insiden yang dialami aktivis pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen. Embargo itu dinilai berpengaruh terhadap industri senjata Cina, khususnya dalam penguatan militer yang berguna untuk menjaga dominasi atas Taiwan serta perairan sengketa di Laut Cina Selatan. (Ant)