Wali Kota Depok Usulkan Kementerian PPPA Jadi KPKA

DEPOK — Anggota DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti menilai Wali Kota Depok, Mohammad Idris, tetap komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, sehingga dia mempunyai strategi lain dengan menempatkan keluarga untuk selesaikan permasalahan perempuan dan anak.

Hal tersebut dikatakan Farida, menanggapi usulan atau gagasan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait penggantian nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Anak.

Farida mengatakan sah-sah saja kalau seorang kepala daerah memberikan gagasan usulan tentang perlu juga pemberdayaan bukan hanya untuk perempuan saja, karena penyelesaian masalah perempuan dan anak-anak tidak hanya dilihat dari perempuan sebagai individu atau anak sebagai individu.

“Jadi perempuan dan anak itu part of family,” tegas politisi PKS tersebut, di Depok, Minggu (18/8/2019).

Farida mengatakan wali kota juga sebelumnya sudah pernah menjadi wakil wali kota sehingga dia membacanya berdasarkan data dan fakta dalam konteks Depok, ternyata ada strategi lain dengan menempatkan keluarga untuk selesaikan permasalahan perempuan dan anak.

“Rasanya memang tidak akan efektif jika menyelesaikan masalah perempuan dengan perempuan saja dan anak dengan anaknya saja. Karena perempuan dan anak merupakan satu kesatuan keluarga, sehingga penting adanya Kementerian Keluarga seperti yang diusulkan wali kota,” katanya.

Dikatakannya penyelesaian masalah perempuan dan anak kalau diselesaikan dengan mengoptimalkan fungsi keluarga tentunya laki-laki juga harus diperhatikan.

Ia mencontohkan jika situasi dimana kepala keluarga entah karena sakit atau mungkin kondisi tertentu tidak bisa mengoptimalkan peranannya dalam mencari nafkah. Maka hal tersebut tidak serta merta begitu saja diserahkan kepada perempuan, untuk itu perlu pendampingan juga secara psikologis.