Tak Berizin, Lima Usaha Penukaran Uang di Cilacap Ditertibkan
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
PURWOKERTO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto menutup paksa lima penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) karena tidak mengantongi izin. Kelima KUPVA BB tersebut berada di Kabupaten Cilacap.
Sebelumnya BI Purwokerto sudah memberikan peringatan dan pendekatan persuasif, namun karena tidak kunjung mengurus perizinan, akhirnya ditertibkan. Penertiban dilakukan dengan pemasangan stiker di lokasi usaha, yang menyatakan tempat usaha tersebut tidak berizin.
Kepala BI Purwokerto, Agus Chusaini, mengatakan, KUPVA BB atau biasa disebut money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran uang dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA), serta pembelian cek pelawat. KUPVA BB merupakan tempat untuk menukarkan valuta asing, disamping perbankan.
“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, mengatur bahwa setiap penyelenggara KUPVA BB wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Karena itu, kami melakukan penertiban terhadap KUPVA BB yang tidak berizin,” terangnya, Senin (5/8/2019).
Dalam penertiban yang dilakukan BI Purwokerto dengan menggandeng pihak kepolisian, tidak ada perlawanan dari pelaku usaha. Sebab, sebelumnya memang sudah diberikan edukasi dan peringatan untuk mengurus perizinan. Sampai batas waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak juga mengurus perizinan.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, pada saat market intelligence oleh BI, ada 8 KUPVA BB di Cilacap yang tidak berizin.
Kemudian petugas BI melakukan pendekatan persuasif dan mengedukasi tata cara mendapatkan izin. Pemilik usaha diminta untuk menutup sementara usahanya, sampai kepengurusan izin selesai.
Selang beberapa waktu, BI Purwokerto bersama kepolisian kembali mengadakan penertiban dengan mendatangi 8 KUPVA BB tersebut. Ternyata hanya 3 KUPVA BB yang sudah mengurus perizinan, sementara 5 lainnya belum mengurus izin dan tetap beroperasi. Padahal pengurusan izin KUPVA BB gratis dan prosesnya cepat.
Secara berkala, BI Purwokerto melakukan mapping penyelenggara KUPVA BB di wilayah kerja BI. Untuk Banyumas sudah dilakukan penertiban tahun 2018 lalu dan untuk tahun ini, penertiban difokuskan di wilayah Cilacap.
“Peraturan perizinan bagi KUPVA BB ditetapkan agar pengawasan oleh BI dapat dilakukan secara lebih efektif, untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien. Penertiban di Cilacap ini kita lakukan akhir bulan Maret lalu bersama Polres Cilacap,” pungkasnya.