Pencari Suaka Sudah Tinggalkan Gedung Eks Kodim Jakarta Barat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah berupaya sebaik mingkin membantu para pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat.

Anies menyerahkan permasalahan ini ke Pemerintah Pusat dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pasalnya kewenangan mempertahankan pencari suaka tidak dimiliki pihaknya.

“Pemprov DKI itu membantu atas dasar kemanusiaan, kewenangan dimiliki oleh UNHCR dan pemerintah pusat. Tapi karena faktanya ada pribadi yang statusnya pengungsi ada di wilayah Jakarta, maka atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itulah menyantuni,” ujar Anies di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Sabtu (31/8/2019).

Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola kehidupan para pengungsi pencari suaka yang masih ada di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Anies mengaku juga, tak bisa hanya tinggal diam melihat kesulitan yang dihadapi pencari suaka. Dia pun terus mendorong untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Itulah mengapa bantuan kebutuhan dasar seperti makan dan minum disediakan atas dasar rasa kemanusiaan.

“Kita tidak boleh diam begitu saja, pribadi yang membutuhkan bantuan apalagi kebutuhan dasar minum, makan, MCK itu kan kebutuhan dasar sekali. Jadi kita di Jakarta membantu prinsip kemanusiaan, tapi kalau pengelolaan semua ada di UNHCR dan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan Pemprov DKI selama ini adalah bantuan atas dasar prinsip kemanusiaan. Tetapi pihaknya tidak bisa terus menerus memberikan bantuan tersebut, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki Pemprov DKI.

“Kita lihat (hari ini). Tapi kami mengikuti (keputusan) yang ada di pemerintah pusat dan UNHCR. Tapi intinya, sifat bantuan kita itu adalah bantuan kemanusiaan. Jadi tidak lebih tidak kurang. Karena secara kewenangan, itu bukan kewenangan kami,” kata Anies.

Dia mengatakan Pemprov DKI sudah mengirimkan tim untuk membantu kedua lembaga internasional ini. “Tim kita yang ketemu dengan mereka,” tukas Anies.

Sementara Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, menjelaskan, para pencari suaka yang semula ditempatkan di Kalideres, Jakarta Barat sudah mulai dipindahkan sejak kemarin. Mereka dipindahkan ke daerah Tebet, Jakarta Selatan.

“Di Tebet diberikan bantuan mereka bisa menggunakan uang untuk kos atau sewa rumah,” kata Taufan saat dihubungi wartawan.

Dia menjelaskan, pihak yang memberikan bantuan kos atau sewa rumah ini adalah bagian Corporate Social Responsibility (CSR) dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Para pencari suaka ini diberikan uang untuk diminta mencari tempat tinggal sendiri. Jumlahnya ada sekitar 400 pencari suaka yang terjaring untuk menerima dana.

“Dia dibagi duit, disuruh cari tempat. Orang dikasih dana bantuan dari CSR yang dihubungi UNHCR,” ucap Taufan.

Menurutnya, pihak Pemprov DKI harus tegas memastikan para pencari suaka pergi dari Kalideres di hari yang ditentukan.

“Kita harus segera cepat mengosongkan tempat ini (Kalideres). UNHCR harus segera cepat cari duit lagi,” kata Taufan.

“Jadi kita sudah cukuplah membantu mereka secara kemanusiaan, sebagaimana perintah Pak Gubernur untuk menolong saudara-saudara kita dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Irak, Iran, udah cukup,” dia menandaskan.

Selain itu Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan pemindahan para pencari suaka dari Kalideres sudah dilakukan sejak Kamis kemarin (29/8). Itu dilakukan sesuai keputusan Pemprov DKI untuk mengosongkan gedung bekas Markas Kodim pada Sabtu 31 Agustus ini.

“Kami sudah cukup. Kami sudah maksimalkan dan sudah ada program dari UNHCR untuk mencukupkan bantuan kita,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Saefullah menegaskan bahwa wewenang yang dimiliki Pemprov DKI cenderung terbatas. Seharusnya, lanjut Saefullah, pemerintah pusat yang turun tangan mengurusi para pencari suaka.

Diketahui, sedikitnya 1.500 para pencari suaka menempati gedung bekas Markas Kodim di bilangan Kalideres, Jakarta Barat. Mereka ditempatkan di sana oleh Pemprov DKI Jakarta lantaran sebelumnya berkumpul di sekitar Jalan Kebon Sirih.

Pemprov DKI Jakarta selama ini juga rutin memberikan bantuan. Misalnya air, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.